JAKARTA, CAKRAWALA.CO,- Pidato Ketua umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri Selasa lalu (10/1/2023) di JI-Expo Kemayoran masih saja menarik dicermati karena menjawab langsung perkembangan politik mutakhir. Salah satunya adalah tidak perlu ada penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden.
“Saya ingin agar apa yang sudah dijalankan ini konsekuen, harus ada kontinuitas, karena saya sendiri nggak bisa tahu nanti seperti apa patokannya pemimpin yang harus kita pilih, mungkin nanti saya sudah di awang-awang… Jadi sekarang, kalau kita berpegang kepada Pancasila, Pancasila itu yang mengayomi, lalu turun ke UUD 1945 itu kan sudah sepakat semua dari pimpinan di republik ini sampai rakyat sekarang, jadi kalau sudah mau Pemilu 2024 ya sudah jalankan dengan baik,” kata Megawati.
Megawati juga memberi contoh pengalaman Bung Karno yang dijadikan sebagai Presiden seumur hidup, lalu dibuat kesalahan kemudian dilengserkan. “Apa mau begitu? Seperti uji coba terus menerus? Kalau sudah dua kali ya maaf dua kali. Bukannya Pak Jokowi nggak pinter, ngapain saya jadiin kalau nggak pinter, …” ujar Megawati.
Menurut Jurnalis senior Hersubeno Arief dalam ulasannya di kanal Hersubeno Point Rabu (11/1/2023) menafsirkan ada dua hal yang disampaikan Megawati.
Pertama adalah Megawati mengingatkan agar Jokowi belajar dari sejarah kejatuhan Bung Karno padahal sebelumnya diangkat presiden seumur hidup. Tidak ada kekuasaan yang abadi, dan itu bisa berakhir menjadi tragedi. Jadi dalam bahasa Megawati tadi enough is enough. Kalau sudah dua kali ya maaf cukup dua kali.
Kedua dengan mengingatkan apa yang dialami Bung Karno, maka Megawati memberikan semacam warning atau peringatan bahwa figur yang sangat kuat saja seperti Bung Karno bisa dijatuhkan.
“Apalagi hanya sekelas jokowi yang dalam pandangan Megawati adalah sekadar petugas partai. Soal ini ada kaitannya dengan pernyataan yang mengatakan tanpa PDIP, Jokowi nggak ada apa-apanya,” kata Hersu.
Selanjutnya Hersu juga menegaskan makna peringatan Megawati bahwa soal pencapresan adalah wilayah parpol yang dalam hal PDI Perjuangan adalah hak prerogative Megawati. Jadi Jokowi tidak perlu bermanuver ikut-ikutan mencalonkan atau mengendors seseorang yang disebut seperti Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto.
“Jadi pernyataan Megawati ini merupakan bentuk atau semacam apa ya dia melucuti peran Jokowi bahwa urusan kamu sebagai Presiden itu nggak ada urusannya dengan parpol, bahkan kamu sendiri sebagai presiden juga karena peran parpol, PDIP dalam hal ini tentu Ibu Megawati,” kata Hersu. Red/**
