• Kamis, 8 Desember 2022

Kelompok Cipayung Plus Tuntut Hapuskan Komersialisasi Pendidikan

- Senin, 23 Oktober 2017 | 19:49 WIB
JAKARTA, CAKRAWALA.CO,- Kelompok Ciayung Plus Jakarta Barat, yakni kelompok organisasi mahasiswa ekstra universiter yang terdiri dari HMI, GMNI, PMKRI, GMKI dan HIKMAH BUDHI dan organisasi lainnya, menuntut pemerintahan Joko Widodo menghapuskan komersialisasi dan menuntut pemerataan pendidikan secara menyeluruh. Kelompok ini juga mendesak Jokwi mencabut SK Dirjen DIKTI yang melarang organisasi ekstra masuk kampus serta Perppu ormas harus dibatalkan. Pernyataan sikap mereka dikemukakan dalam jumpa pers mengkritisi tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK, di PMKRI jalan Jl. Mangga Besar VIII, Margasiswa, Jakarta Barat, Senin 23/10/2017. Selengkapnya tuntutan kelompok Cipayung Plus adalah sbb: 1. Meminta Jokowi-JK menepati janji nawacita dalam membuka ruang public sebesar-besarnya, oleh karena itu hapuskan SE Dirjen DIKTI No. 26 tahun 2002 tentang larangan organisasi eksternal kampus dan Perpu ORMAS No. 2 Tahun 2017. 2. Hentikan investasi asing yang semakin tak terkendali sehingga rakyat Indonesia bisa menjadi tuan tanah di negeri sendiri. 3. Hentikan impor pangan, sehingga swasembada yang dijanjikan dalam kampanye dapat terwujud. 4. Hentikan tindakan represif oleh aparat kepada masyarakat yang sedang menggunakan hak berpendapat dan berekspresi. 5. Menuntut Jokowi-JK memberikan perhatian khusus dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Serta secepatnya membentuk pengadilan HAM Adhoc 6. Stop komersialisasi Pendidikan dan laksanakan pemerataan Pendidikan secara menyeluruh. 7. Tegakan supremasi hukum, menuntut Jokowi-JK memastikan penagakan hukum seadil-adilnya, sesuai Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. 8. Hapuskan sistem Outsourcing yang merugikan tenaga kerja dan buruh. Jakarta, 23 Oktober 2017

Editor: Administrator

Tags

Terkini

X