• Selasa, 29 November 2022

Sikapi PERPPU Tentang Ormas, LSPD Gelar Dialog Publik di Ambon

- Kamis, 20 Juli 2017 | 23:48 WIB

AMBON, CAKRAWALA.CO- Menyikapi dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang (UU) Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) pada 10 Juli lalu, menjadi wacana publik yang kontraversi, Lembaga Studi Politik dan Demokrasi (LSPD) bekerjasama dengan Gerakan Pemuda Ansor Wilayah Maluku dan Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Cabang Ambon menggelar dialog publik di aula Hotel Amboina, Kamis (20/7/2017).

Dalam dialog bertema kebebasan berserikat dan ancaman internalisasi paham radikalisasi ini, Dektur LSPD M. Azis Tunny mengatakan, dialog ini dilaksanakan untuk melihat sejauh mana respon publik Maluku terhadap diterbikannya Perppu Nomor 2 tahun 2017 ini.

“Ormas sebagai instumen hukum dalam menyikapi ancaman internasionalisasi paham radikalisme di tubuh Ormas, perlu dicermati responnya seperti apa,”Kata Aziz Tunny

Ia menambahkan tidak ada kebebasan yang mutlak, karena setiap kebebasan pasti memiliki sisi kewajiban, Negara juga tidak boleh membiarkan ancaman terhadap setiap hasil demokrasi, dengan dalih demokrasi.

“Pemerintah hendak mengindikasikan adanya kegentingan yang memaksa sehingga harus dibentuk sebuah Perppu. Namun, secara kontekstual, muncul respon balik dari sejumlah kalangan yang mempertanyakan urgensi apa sehingga Perppu ini harus dikeluarkan,”Tuturnya.

Sementara itu, Akademisi Hukum Universitas Pattimura Ambon, Dr. Jemmy Pietersz, mengatakan, Perppu ini adalah instrumen hukum untuk pemerintah bisa bertindak. Dia justru merasa heran kenapa ada pihak-pihak yang merasa tidak puas dan mempertanyakan hal ikhwal kegentingan memaksa sampai Perppu Ormas ini bisa diterbitkan.

“Saat Perppu Nomor 1 tahun 2014 tentang Pilkada, Perppu Nomor 2 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dikeluarkan oleh SBY, tidak ada yang persoalan hal ikhwal kegentingan memaksa. Masih banyak produk Perppu lainnya juga yang selama ini lahir namun tidak menimbulkan kontraversial seperti sekarang ini,” katanya.

Pietersz mengatakan, apabila UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas adalah jalan normal yang dipakai sebagai instrumen hukum kita, maka Perppu Nomor 2 tahun 2017 adalah jalan tolnya.

Ia juga menjelaskan secara detail ada 18 pasal yang dicabut, ada 3 pasal yang dirubah, dan ada 3 pasal yang baru, ini hanya momentum dimana Pemerintah butuh instrumen hukum untuk bertindak cepat.

“Kalau pakai pendekatan UU Nomor 17 tahun 2013, pendekatan untuk mencabut izin sebuah Ormas itu mekanismenya sangat panjang dan butuh waktu yang lama. Menurut saya, ini cara cerdas Negara untuk bisa mengendalikan situasi namun dengan pendekatan norma hukum,” jelasnya.

Halaman:

Editor: Administrator

Tags

Terkini

Elida Netti Soroti Banyak Artis Yang Duduki Kursi DPR

Kamis, 10 November 2022 | 16:44 WIB
X