Komisi I DPRD Trenggalek Panggil OPD Mitra Evaluasi APBD 2022 dan Pelaksanaan APBD 2023

TRENGGALEK, CAKRAWALA.CO - Komisi I DPRD Trenggalek panggil sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra dalam rangka rapat evaluasi kinerja dan pendalaman Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 serta pelaksanaan APBD tahun 2023, hasilnya tidak ada masalah yang signifikan dan rata - rata berjalan dengan baik.

Ketua Komisi I DPRD Trenggalek, Alwi Burhanuddin mengatakan bahwa pihaknya telah memanggil beberapa Organisasi Perangkat Daerah untuk evaluasi kerja serta pendalaman pelaksanaan APBD.

"Beberapa OPD yang kita undang hari ini adalah Bappeda Litbang, Bagian Organisasi dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Satpol PP, BKD, Inspektorat dan Bakeuda," ungkapnya saat dikonfirmasi, Selasa (14/03/2023).

Baca Juga: Pansus III DPRD Trenggalek Segera Tuntaskan Raperda Pengarusutamaan Gender

Alwi menyebutkan jika berkaca pada pelaksanaan APBD tahun 2022, disaat biaya di Perusahaan Anggaran Keuangan (PAK) yang terbatas pihaknya tidak ingin kejadian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) muncul besar.

"Kita tak ingin, hal itu kembali terulang di tahun anggaran 2023," tuturnya.
Ia tidak menampik jika belanja Pegawai dijadikan alasan, namun hal itu harusnya bisa dirinci lebih serius, karena alokasi nya sudah jelas.

"Kita tahu bahwa Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K), walaupun on the track Surat Keputusan (SK) nya baru Juni. Sehingga, mereka baru terima gaji di bulan itu juga. Padahal setahu saya, di tahun 2023 sudah dianggarkan gaji untuk P3K selama 12 bulan," ujarnya.

Baca Juga: DPRD Trenggalek Apresiasi Musrena Keren

Politisi PKS ini sangat menyayangkan hal tersebut. Karena anggarannya sudah ada di Bulan Januari sedangkan SK nya baru bulan Juni. Seharusnya itu bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Tak tanggung-tanggung, jumlahnya pun lumayan, yakni sekitar Rp 70 miliar.

Ditambahkan Alwi jika dari hasil evaluasi rapat kerja dengan OPD mitra, tidak ada masalah yang signifikan dan rata - rata berjalan dengan baik.

Selain itu dia juga menambahkan jika dari Bagian Bidang Organisasi memberikan informasi terkait OPD yang mendapat apresiasi terkait kepuasan dari masyarakat.

"Kita ingin yang juara itu, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, BKD dan Dinkes.Ternyata yang juara justru Satpol PPK," ujarnya.

Untuk Satpol PPK, sambungnya, ada amanat sudah ada tindakan 15 menit sejak kejadian. Mereka membikin pos di 3 kecamatan, yaitu Watulimo, Gandusari dan Panggul. Hanya saja kekurangan alat pelindung diri.

"Tadi kita menyuruh mereka untuk merencanakan dulu, dan nantinya akan dirapatkan dengan TAPD," pungkas Alwi. (ag).