"Tapi sampai saat ini belum juga dilakukan sehingga timbul praduga-praduga yang merugikan Partai Demokrat," kata dia.
Persoalan ketiga adalah dukungan Nofrizon terhadap pembangunan hotel di Taman Budaya dan ini sangat bertolak belakang dengan pernyataan anggota fraksi Demokrat DPRD Sumbar Nurnas yang menyatakan bahwa ada LHP BPK yg harus ditindaklanjuti oleh Pemprov terkait Taman Budaya bahkan kontraktornya sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Padang sehingga Pemprov tidak boleh melakukan pembangunan hotel di Taman Budaya.
"Akibat pernyataan Nofrizon yang berbeda sendiri ini,telah menimbulkan protes dari budayawan dan seniman kepada Partai Demokrat sehingga Partai Demokrat dirugikan dan saya nyatakan bahwa apa yang dilakukan Nofrizon adalah tindakan bersifat pribadi dan tidak ada kaitannya dengan kebijakan Fraksi Partai Demokrat di DPRD Sumbar," kata dia.
Mantan Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumbar yang saat kejadian itu dijabat Yustiadi menyampaikan kalau dirinya pernah dihubungi Nofrizon terkait pengadaan alsintan yang dirinya sebagai pengelola anggaran saat itu.
Dalam rekaman ini, Yustiadi mengaku diancam akan disampaikan dalam rapat paripurna di DPRD Sumbar oleh Nofrizon kepada anggota DPRD Sumbar. Hal tersebut disampaikan oleh Yustiadi kepada anggota DPRD Sumbar lainnya, Rahmat Saleh.
Yustiadi yang dikonfirmasi membenarkan isi rekaman itu. Rekaman itu terjadi pada Oktober 2022 ketika akan dilaksanakan proyek alsintan Rp 3 miliar di Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Sumbar. Menurut Yustiadi, dirinya memang mendapat ancaman akan diparipurnakan dari anggota DPRD Sumbar Nofrizon.
”Benar saya diancam mau diparipurnakan,” katanya.
Sedangkan Anggota DPRD Sumbar Rahmat Saleh menyampaikan kalau rekaman yang beredar itu adalah bentuk konfirmasi dari pihaknya. Kader PKS ini menyampaikan itu waktu Nofrizon menyebut inisial seseorang di rapat paripurna. (Antara).
