Beranda PILEG KITA Riset Politik Menjelang Pemilu 2019 : Mengurai Potensi Konflik & Praktik Money...

Riset Politik Menjelang Pemilu 2019 : Mengurai Potensi Konflik & Praktik Money Politic di Jatim

1
BERBAGI
Riset Politik Menjelang Pemilu 2019 : Mengurai Potensi Konflik & Praktik Money Politic di Jatim - image  on https://www.cakrawala.co

SURABAYA, CAKRAWALA.Co – Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 baik pemilihan legislatif DPR-RI, DPD-RI , DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota hingga Pemilihan Presiden akan berlangsung beberapa bulan lagi. Jawa Timur sebagai Provinsi dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terbanyak kedua se-Indonesia setelah Provinsi Jawa Barat (Data KPU 2018) merupakan barometer untuk menentukan kontestasi demokrasi nasional. Dinamika politik nasional memang sangat intensif. Jawa Timur merupakan daerah strategis karena dinamika yang terjadi merupakan kunci dari peta demokrasi nasional, dan hal tersebut didukung dengan corak sosiologis masyarakat Jawa Timur yang berbeda tiap tlatah membuat persoalan yang terjadi di Jawa Timur semakin kompleks..

Disisi lain, berbagai fenomena terjadi. Mulai dari gesekan antar pendukung, konflik antar-elektoral, hingga praktik money politic yang menjadi penyakit demokrasi. Pusat Studi Anti-Korupsi dan Demokrasi (PUSAD) UMSurabaya merupakan pusat studi yang mengawal gerakkan anti-korupsi dan jalannya demokrasi yang luber dan jurdil mencoba melihat lebih dalam fenomena tersebut dalam riset politik. Survey dilaksanakan November-Desember 2018 di 38 Kabupaten/Kota se-Jawa Timur tersebut menggunakan metode multistage random sampling sekaligus memadukannya dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka untuk memperkuat paradigma penelitian dan menguraikan persoalan yang diangkat dalam penelitian politik.

Baca Juga  SMAN 1 Sidoarjo Disatroni Maling, 150 Juta Raib

Terkait dengan elektabilitas partai Politik, PUSAD UMSurabaya menemukan bahwa persaingan sengit elektabilitas PDI-P dengan PKB di Jawa Timur cukup sengit, dimana prosentase keterpilihan PDI-P sebesar 21,80% disusul PKB 21,68%, disusul Partai Gerindra sebesar 14,30%, Golkar 7,10%, Demokrat sebesar 4,5%, sementara beberapa partai lain dibawah ambang batas parliementary tresshold, yaitu PAN sebesar 2,70%, Partai Nasdem 1,90%, PPP 1,60%, Perindo 1,3%, dan Hanura 1,2%. Dan beberapa partai tingkat keterpilihan dibawah 1% seperti PSI, Partai Garuda, Partai Berkarya, PBB, dan PKPI, “dan sebanyak 14,20% masyarakat Jawa Timur belum menentukan pilihan, dan 4,325 memilih golput,” ujar Direktur PUSAD UMSurabaya, Satria Unggul W.P. Kamis, (24/1/2019).

Baca Juga  DKI Bisa Digugat Jika BPN Batalkan HGB Pulau Reklamasi

Satria menyatakan bahwa cukup besar potensi konflik yang terjadi pada Pemilu 2019 di Jawa Timur,” kami mendapatkan data dari tim peneliti lapangan bahwa dalam tipologi potensi konflik yang didorong oleh fatwa/seruan atas nama agama sebanyak 40,5%, penyalahgunaan perizinan 24,5%, isu hoax dan black campaign sebanyak 13,2%, isu SARA 11,8 %, serta netralitas ASN dan penyalahgunaan APBN/APBD sebanyak 10%”, tambahnya.

Selain itu, praktik money politics juga menjadi tantangan besar untuk menciptakan pemilu yang luber dan jurdil, dimana 66,50% masyarakat Jawa Timur tetap menerima uang dari money politics yang diberikan calon, tetapi tetap memilih berdasarkan hati, dan sebanyak 15% menerima uang tersebut dan memilih calon yang memberikan uang, 16,67% menerima uang tersebut tetapi tidak memilih yang memberi uang, dan hanya 1,87% masyarakt Jawa Timur yang menolak menerima uang. “Dengan berbagai macam jenis dan sebutan (shodaqoh politik, serangan fajar, dsb), money politics sangat menentukan pilihan elektoral dengan presisi oleh masing-masing pasangan calon, ini yang menjadi keprihatinan kita bersama, kami menemukan fenomena tersebut di berbagai Kabupaten/Kota di Jawa Timur dengan pola yang beragam”, lanjutnya.

Baca Juga  Dandim Kandangan Diduga Terlibat Proyek Galian C

Acara yang diselenggarakan di AT-Tauhid Tower Lt. 13 pada 24 Januari 2019 tersebut, selain rilis hasil riset politik, juga diselenggarakan Talkshow untuk membahas hasil riset dari PUSAD UMSurabaya yang akan disajikan oleh Drs. Aribowo, M.S. selaku pakar politik Universitas Airlangga, dan Umar Sholahudin, M.Sosio sebagai direktur Parliament Watch. (ari)

Bagaimana menurut Anda ?

komentar