Home PERISTIWA SOSIAL POLITIK Pusing Kelola Dana Kelurahan, Para Lurah di Jogja Minta Tambahan Personil

Pusing Kelola Dana Kelurahan, Para Lurah di Jogja Minta Tambahan Personil

1
SHARE
Pusing Kelola Dana Kelurahan, Para Lurah di Jogja Minta Tambahan Personil - image IMG-20190305-WA0089-640x360 on https://www.cakrawala.co

JOGJAKARTA CAKRAWALA.CO ,- Pemerintah pusat telah mengucurkan Dana Kelurahan untuk kesejahteraan masyarakat, Namun dalam pelaksanaannya menjelang cairnya dana Kalurahan justru membuat para lurah selaku Kuasa Pengguna Angaran (KPA) bertambah pusing dengan bertambahnya pekerjaan mereka.

Sementara itu jumlah pegawainya masih sangat terbatas. Oleh karena itulah para Lurah di Kota Jogyakarta meminta tambahan pegawai untuk mengurusi dana Kalurahan tersebut.

Mereka merasa ada beban psikologis seperti yang saat ini dirasakan oleh para lurah di Kota Yogyakarta. Bahkan sampai ada yang jatuh sakit gara-gara memikirkan rencana penggunaan dana tersebut.

“ Benar ada Pak Lurah yang sakit karena memikirkan dana kalurahan ini terlalu dalam,” ungkap Dian Wulandari, Lurah Pakuncen Yogyakarta saat acara Rapat Kerja anggota DPD RI Cholid Mahmud bersama Pemkot Yogyakarta tentang Dana Bantuan Kelurahan, Selasa (5/3/2019), di Kantor DPD RI DIY Jalan Kusumanegara.

Rapat yang juga dihadiri para camat, lurah se-Kota Yogyakarta serta dinas-dinas terkait di lingkungan Pemkot Yogyakarta itu secara khusus membahas persoalan itu.

Baca Juga  Dicari Masyarakat Pecinta Bola Indonesia. Vigit Waluyo Akhirnya Menyerahkan diri Kejaksaan Negeri Sidoarjo

Saat ditanya wartawan usai acara, Dian kemudian sedikit meralat pernyataan yang disampaikannya di forum tersebut dengan menyatakan kemungkinan yang bersangkutan jatuh sakit kemungkinan tidak hanya memikirkan dana Kalurahan tetapi juga ditunjang faktor lain seperti faktor cuaca.

“Mungkin kondisi lurah tersebut juga sedang drop,” ujarnya.

Dalam raker tersebut para lurah mengeluarkan semua uneg-uneg-nya yang menyatakan Dana Kelurahan menjadi beban psikologis. Sebab, kegiatan belum berjalan, namun kelurahan sudah banyak menerima company profile perusahaan-perusahaan yang sepertinya berlomba-lomba ingin melaksanakan pekerjaan fisik yang pendanaannya bersumber dari dana tersebut.

” Itulah yang membuat pikiran kami para lurah harus ekstra hati-hati karena menyangkut pertanggungjawaban serta kariernya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Nasib kami ke depan seperti apa? Jika tidak bisa menghabiskan Rp 352 juta apa konsekuensi yang kami terima,” ungkap seorang lurah.

Persoalan lain menyangkut jumlah personel di kelurahan sangat terbatas, hanya lima orang pegawai dan selama ini sudah menangani administrasi dana APBD, belum lagi dana LPMK dan kampung. Oleh karena itulah para lurah sepakat mengusulkan adanya penambahan personel.

Baca Juga  Sejumlah Kades di Garut Minta Pemerintah Tinjau Ulang Program BPNT

Menanggapi aspirasi itu, Cholid Mahmud berjanji akan menyampaikan semua permasalahan tersebut ke forum rapat kerja dengan pemerintah pusat serta DPR RI. Tujuannya agar petunjuk teknis (juknis) Dana Kelurahan segera turun sebagai pedoman bagi para lurah melaksanakan tugasnya.

“Kami berharap segera keluar juknis, sebelum dana dicairkan,” Ujar Cholid Mahmud.

Mengenai ketakutan dan beban psikologis para lurah di Kota Yogyakarta, Cholid Mahmud mengakui, dulu Dana Desa pada awalnya juga seperti itu. Namun dalam perjalanannya bisa berjalan dengan baik.

“ Beberapa waktu lalu, Dana Desa juga sempat membuat resah. Namun setelah berjalan justru minta anggaran dinaikkan,” imbuhnya.

Lebih lanjut Cholid Mahmud mengatakan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Pemkot Yogyakarta. Dia yakin Pemkot akan koordinasi dengan para lurah dan memberikan contoh keberhasilan pengelolaan dana kelurahan, sehingga mampu meningkatkan image positif Jogja.

Baca Juga  Lawan Hoax, Polda Papua dan CRC Gelar Dialog Interaktif

“Kita ingin kota Jogja menjadi model tata cara pengelola keuangan negara,” kata Cholid Mahmud.

Dana Kelurahan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Dana ini digunakan untuk mendanai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Adapun penggunaannya meliputi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangankemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat kelurahan.

” Pencairan tahap pertama 50 persen paling cepat Januari dan paling lambat minggu kedua Mei 2019. Tahap kedua 50 persen paling cepat Maret dan paling lambat Agustus 2019,” Pungkas Cholid. ( Okta/Santosa)

Bagaimana menurut Anda ?

komentar