Home PERISTIWA HUKUM & KRIMINAL Potret Muram Pengelolaan Pendidikan Kabupaten Garut

Potret Muram Pengelolaan Pendidikan Kabupaten Garut

0
SHARE

GARUT, CAKRAWALA.CO – Di dalam Undang-Undang (UU) nomor 20 tahun 2003 dijelaskan bahwa, pendidikan merupakan usaha yang dilakukan secara sadar, terencana, dan harus terus dievaluasi agar supaya terciptanya peningkatan kualitas yang lebih baik. 

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pendidikan merupakan penopang paling penting bagi kemajuan sebuah bangsa, maka tatkala pengelolaan pendidikan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, lalu apa gunanya pendidikan jika pada akhirnya tidak mampu mendidik bangsa dengan nilai-nilai kependidikan itu sendiri? 

Lembaga pendidikan seharusnya menjadi cerminan bagi lembaga-lembaga lainnya, lembaga pendidikan harus mampu mendidik dengan prinsip-prinsip beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Masa Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis, dan bertanggung jawab, sebagai tujuan mulia pendidikan nasional.

Atas dasar tersebut maka sudah seyogyanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Garut harus dioptimalkan oleh Dinas Pendidikan sebagai pelaksana kebijakan Pemerintah karena pada dasarnya tugas Dinas Pendidikan adalah sebagai pelaksana tekhnis.

Yang di dalamnya mengatur penempatan guru yang bertugas, pengangkatan kepala sekolah, pengangkatan pegawai negeri sipil, pelaksana administrasi serta pelaksana evaluasi pendidikan di Kabupaten Garut.

Ternyata ekspektasi tidak sesuai dengan realita, potret muram pengelolaan pendidikan di kabupaten Garut yang carut marut malah menenggelamkan asa, hal ini menunjukan bahwa kabupaten Garut sedang krisis orang-orang jujur. 

Rasanya belum lama kasus yang menyeret sejumlah oknum Dinas Pendidikan ke meja hijau itu terjadi, dan sekarang potret muram itu kembali terulang dalam kasus penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum Kepala Sekolah di salah satu Sekolah Menengah Pertama (SMP) di kabupaten Garut.

Baca Juga  Pecinta Alam Menikah, Perahu Karet dan Dinding Panjat Tebing Jadi Ornamen

Permasalahan yang terjadi dilapangan yaitu adanya keluhan dari guru-guru di SMP tersebut yang resah atas cara kepemimpinan, Dan tindakan kesewenang-wenanganya di sekolahnya. 

Ada beberapa keluhan yang disampaikan diantaranya oknum Kepala Sekolah tersebut telah menyalahgunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan koperasi sekolah tanpa ada pemberitahuan kepada guru dan Komite Sekolah.

Tidak adanya keteladanan yang baik sebagai Kepala Sekolah, serta adanya indikasi nepotisme yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Wakil Bupati kabupaten Garut atas pengangkatan Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Sekolah tersebut.

Apabila kita benturkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) nomor 28 tahun 2010 tentang penugasan guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah pada pasal 9 ayat 1 dan 3 dijelaskan bahwa, pengangkatan Kepala Sekolah/Madrasah dilakukan melalui penilaian akseptabilitas oleh tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah dan Tim Pertimbangan pengangkatan tersebut harus melibatkan unsur Pengawas Sekolah/Madrasah dan Dewan Pendidikan.

Yang menjadi persoalannya adalah apabila proses penyeleksian Kepala Sekolah yang dilakukan telah sesuai dengan regulasi yang berlaku maka tidak mungkin menghasilkan Kepala Sekolah dengan kualitas rendah, yang tidak mampu memberikan keteladanan yang baik, sedangkan pada pasal 12 ayat 9 menjelaskan bahwa pelaksanaan uji kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Maka atas dasar hal itu maka indikasi pengangkatan Kepala Sekolah illegal adalah benar, karena tidak hanya itu di dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 11 tahun 2011 pasal 25 pun telah dijelaskan tentang tugas, maksud, syarat umum dan syarat khusus yang menjelaskan mengenai kualitas guru yang diangkat menjadi Kepala Sekolah.

Baca Juga  Aies-Sandi Mulai Penuhi Janjinya Tingkatkan Akses Pendidikan

Apabila kita kaji lebih mendalam, di dalam Perda nomlr 11 tahun 2011 pasal 2 ayat 9 telah dijelaskan bahwa, pendidikan diselenggarakan dengan senantiasa memerhatikan, memelihara dan mengembangkan karifan lokal, religi serta bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). 

Sekalipun itu Kepala Dinas atau Wakil Bupati sekalipun tidak bisa mengintervensi hasil dari seleksi tersebut, karena proses penyeleksian Kepala Sekolah bukan persoalan kedekatan emosional secara politis maupun biologis akan tetapi mutu individulah yang seharusnya menjadi faktor utama sesuai dengan amanat perundang-undangan.

Tidak hanya itu, penyalahgunaan dana BOS pun tidak luput dari sorotan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang dilakukan oleh PLT Kepala Sekolah tersebut. 

Seperti yang telah termaktub didalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 3 tahun 2019 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah (BOS) menjelaskan bahwa, dana BOS tersebut harus sesuai dengan rencana kerja anggaran sekolah yang meliputi delapan standar.

Di angataranya : standar kompetensi lulusan, isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian.

Hukum tempatnya ada diatas kebijakan, bukan sebaliknya! Seharusnya pemerintah menjalankan hukum yang berlaku dengan benar bukan negosiasi karena sesungguhnya tidak bisa negosiasi dengan hukum sebagai aturan main. 

Dinas Pendidikan hari ini layaknya menjadi sarang oknum pendidikan yang tidak mencerminkan nilai-nilai pendidikan, Dinas Pendidikan kabupaten Garut hari ini sedang sibuk mencari “deterjen” untuk membersihkan tangan-tangan kotor, Dinas Pendidikan hari ini telah kehilangan marwah, kehilangan ruh dan kehilangan harga dirinya. 

Begitu pun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut yang telah melacurkan hukum demi sebuah tahta, mereka sedang dimabukan oleh politik busuknya yang tidak mendidik.

Baca Juga  PPDB 2018, Disdik Sulsel "Diduga" Punya Permainan

Pada dasarnya pendidikan adalah marwah suci yang mesti didapatkan oleh seluruh masyarakat, maka atas hal tersebut, HMI Cabang Garut menyatakan sikap :

1. Kami meminta laporan hasil dan transparansi seleksi rotasi mutasi dan pengangkatan Kepala Sekolah kabupaten Garut 2018.

2. HMI akan mengusut tuntas indikasi Pungutan Liar (Pungli) yang dilakukan oknum Dinas Pendidikan kabupaten Garut kepada Kepala Sekolah.

3. Usut tuntas keterlibatan (nepotisme) Wakil Bupati kabupaten Garut dan kepala Dinas Pendidikan dalam proses pengangkatan Kepala Sekolah di kabupaten Garut.

4. Usut tuntas oknum Kepala Sekolah (Kepsek) menerima uang siswa untuk pembelian alat (komputer, dan lain-lain) untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

5. Usut tuntas oknum Kepala Sekolah yang tidak membayar gaji guru honorer di kabupaten Garut.

6. Dan kami akan dorong kepada penegak hukum (terkait) untuk melakukan peyidikan terhadap oknum-oknum Kepsek yang tidak memiliki rasa tanggung jawab, integritas dan perlakuan melawan hukum.

Oleh : Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) dan bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda (PTKP) Himpunan Mahasiswa Islam cabang Garut periode 2018-2019.

Bagaimana menurut Anda ?

komentar