• Minggu, 29 Januari 2023

Skema Pemilu 2024, Sebagian Parpol Parlemen di Gresik Tak Sepakat Pecah Dapil

- Minggu, 27 November 2022 | 17:11 WIB
Peta dapil kabupaten Gresik. (Foto istimewa)
Peta dapil kabupaten Gresik. (Foto istimewa)

GRESIK, Berita Utama – Uji publik terkait usulan penataan daerah pemilihan (Dapil) dan alokasi kursi yang tengah dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk pelaksanaan pemilu legislatif (Pileg) 2024 mendapat tanggapan dari berbagai pihak. Termasuk kalangan partai politik (Parpol) pemegang kursi parlemen.

Perlu diketahui, dua usulan rancangan skema penataan daerah pemilihan (Dapil) dan alokasi kursi yang diumumkan, terdapat beberapa perubahan di masing-masing rancangan yang diusulkan, yakni penambahan dapil serta penambahan maupun pengurangan alokasi kursi.

Mengenai hal itu, sebagian parpol menyatakan lebih memilik tidak sepakat dengan opsi rancangan pemecahan atau penambahan dapil dapil. Sebagian lainnya justru sepakat pemecahan dapil dengan alasan penyesuaian jumlah penduduk dan jangkauan teritorial.

Baca Juga: Wujudkan Demokrasi Subtansif, Tiga Tokoh Parpol Gresik Resmi Membentuk KIB

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Gresik, Ahmad Nur Hamim menyatakan lebih sepakat pemecahan dapil. Alasannya, akan lebih efektif jika jumlah kursi disesuaikan secara proporsional dengan teritorial tiap dapil.

“Golkar lebih sepakat jumlah kursi yang proporsional antar dapil, disamping untuk memperpendek jarak antara konstituen dengan anggota DPRD nya, juga jangkauan teritorialnya lebih efektif, jumlah desa perdapil tidak lebih dari 40 sd 50 desa,” kata AnHa, sapaan akrab Ahmad Nur Hamim.

Mengenai penambahan dan pengurangan alokasi kursi, AnHa menyebut bahwa hal tersebut mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku. “Dasar alokasi kursi, mengacu pada peraturan perundangan,” imbuh dia.

Sebaliknya, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Gresik Mujib Riduan justru lebih memilih tidak ada perubahan jumlah dapil. Meski demikian, politisi asal Gresik Selatan ini menilai tidak ada persoalan jika terdapat perubahan baik penambahan maupun pengurangan alokasi kursi di beberapa dapil.

“Kalau kami sikap DPC PDIP Kabupaten Gresik tetap dapil seperti pemilu 2019 8 dapil, untuk persebaran alokasi harus kita hitung berdasarkan persebaran jumlah penduduk dan ditambahkan di dapil manapun tidak ada masalah, kan data penduduk kita di Kabupaten Gresik sudah ada berdasarkan data dari KPU,” tegas Mujib.

Hal senada disampaikan Ketua DPC PPP Gresik Khoirul Huda. Menurutnya, skema penataan dapil yang sekarang seperti pemilu 2019 lalu, sudah sesuai dengan kebutuhan. Namun, jika memang terjadi perubahan, partai berlambang Ka'bah itu tetap percaya diri dengan langkah strategis yang telah disiapkan.

Halaman:

Editor: Mohammad Zaini

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Radio Suara RH Raih KPU Award 2019

Minggu, 15 September 2019 | 22:04 WIB

Gubernur Gorontalo Raih KPU Award 2019

Minggu, 15 September 2019 | 21:57 WIB

Malam Keakraban Anggota DPRD Provinsi Gorontalo

Jumat, 6 September 2019 | 20:07 WIB

Koalisi NKRI Untuk Kepentingan Siapa?

Rabu, 12 Juni 2019 | 02:23 WIB
X