GRESIK, CAKRAWALA.CO – Beberapa jenis bantuan Pemerintah Pusat yang berpotensi untuk disalurkan ke Kabupaten Gresik, Jawa Timur tidak dapat dialokasikan hanya gara-gara Pemkab Gresik kurang kooperatif dalam mengajukan persyaratan bantuan. Sementara bantuan untuk Lamongan berjalan lancar. Hal tersebut disampaikan Eni Maulani Saragih, anggota DPR RI Fraksi Golkar Dapil X Jatim dalam kegiatan Silaturrahim dan Serap Aspirasi di Kantor DPD Partai Golkar, Kabupaten Gresik, Jalan Panglima Sudirman, Gresik, Sabtu (7/10/2017). Menurut Eni, dalam dua tahun terkahir, Pemkab Gresik kurang bersinergi dalam mengajukan anggaran untuk pengembangan potensi daerah ke Pemerintah Pusat, sehingga bantuan-bantuan tersebut tidak dapat dikucurkan meski pada dasarnya Gresik sangat berpotensi menerima bantuan tersebut. “Fasilitasi bantuan tersebut harus diajukan oleh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) terkait. Misalnya, Pemerintah Pusat mau mengalokasikan bantuan ke nelayan Gresik, maka Dinas Perikanan dan Kelautan Gresik yang mengirim surat. Jika untuk bantuan Penerangan Jalan Umum (JPU), maka harus dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Nanti surat tersebut saya yang bawa,” ujar Eni. Eni mencontohkan, dulu RSUD Ibnu Sina mendapatkan anggaran Dana Alokasi Khusus Rumah Sakit yang setiap tahun dilimpahkan ke Gresik hingga RSUD Gresik menjadi Rumah Sakit rujukan. “Itu dulu saya perjuangkan sebelum saya jadi anggota DPR. Mestinya setelah saya jadi anggota DPR, alokasi anggaran untuk Gresik bisa lebih besar,” ungkapnya. Lebih jauh, Eni mencontohkan, dana pemetaan potensi desa di Lamongan saja senilai Rp 3 miliar. Ini setara dengan pendapatan Pemkab Gresik dari sektor parkir dalam setahun. Namun, karena Bupati Lamongan lebih kooperatif dalam mengajukan persyaratan, maka bantuan tersebut dikucurkan ke Lamongan. “Jangan sampai, Gresik yang sudah maju dan bagus ini bisa ketinggalan dari Lamongan yang masih dalam tahap membangun,” ujarnya. Tahun 2017 ini kata Eni, Pemerintah Pusat telah mengucurkan bantuan kepada 280 nelayan di Lamongan. Sementara ada 900 nelayan Gresik yang berpotensi menerima bantuan serupa dengan total anggaran senilai Rp.11 miliar. “Ini menjadi tugas kita terutama Fraksi Golkar di DPRD Gresik untuk membantu agar bantuan tersebut bisa dialokasikan,” ucapnya. Menurut Eni, Pemerintah Pusat saat ini memiliki program pengelolaan sampah terintergrasi, mulai bank sampah hingga pengelolaannya yang akan bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum, karena sampah plastik khususnya nanti akan dikelola sebagai bahan aspal. Saat ini 1 Kilogram sampah plastik harganya Rp 2.000. Sementara setelah dicacah, harganya bisa mencapai Rp 4.000 perkilogramnya “Ini sangat bagus bagi ibu-ibu rumah tangga. Selain bisa menjaga kebersihan lingkungan, juga untuk menambah penghasilan keluarga,” pungkasnya. (Zen)