Beranda PERISTIWA HUKUM & KRIMINAL Pemerasan dan Suap dalam Seleksi KPU Kabupaten/Kota di Maluku mulai terbongkar

Pemerasan dan Suap dalam Seleksi KPU Kabupaten/Kota di Maluku mulai terbongkar

0
BERBAGI
Pemerasan dan Suap dalam Seleksi KPU Kabupaten/Kota di Maluku mulai terbongkar - image demo-kpu4-640x360 on https://www.cakrawala.co
Aliansi Solidaritas Pemerhati Demokrasi berunjuk rasa mendatangi kantor KPU Provinsi Maluku di Ambon Senin (7/1/).
Pemerasan dan Suap dalam Seleksi KPU Kabupaten/Kota di Maluku mulai terbongkar - image demo-kpu4 on https://www.cakrawala.co
Aliansi Solidaritas Pemerhati Demokrasi berunjuk rasa mendatangi kantor KPU Provinsi Maluku di Ambon Senin (7/1/).

AMBON,CAKRAWALA.CO-Sedikit demi sedikit praktik pemerasan dan suap yang diduga terjadi dalam proses seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) di enam Kabupaten di Provinsi Maluku selama seleksi dilakukan semenjak November hingga Desember 2018 mulai tercuat.

Aroma permintaan uang dan penyuapan proses seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum itu terendus dalam beberapa waktu belakangan ini baik di rumah-rumah kopi maupun di media Koran lokal. Hal itu kemudian memuncak lewat aksi massa oleh Aliansi Solidaritas Pemerhati Demokrasi lewat unjuk rasa di Ambon.

Aliansi Solidaritas Pemerhati Demokrasi  berunjuk rasa mendatangi kantor KPU Provinsi Maluku di Ambon Senin (7/1/), menyampaikan tuntutan mereka beserta sejumlah bukti transaksi perbankan, yang diduga dilakukan oleh Tim Seleksi zona satu KPU Kabupaten/ Kota yang menyeleksi enam Kabupaten dalam rangkaian pemerasan dan suap.

Baca Juga  Mitra Kukar Tumbangkan Madura United

Unjuk rasa yang dipimpin oleh Burhanudin Rumbouw sebagai penanggung jawab aksi mengatakan ada sejumlah transaksi gelap yang dilakukan oleh oknum timsel yang menelpon langsung meminta sejumlah uang dari peserta seleksi KPU di zona satu. ”Kami punya bukti transfer uang di bank dengan besaran bervarisi. Ada yang Rp 10 juta, ada yang Rp 20 juta. Oknum itu menggunakan jasa makelar untuk mendekati peserta. Mereka menjanjikan akan meloloskan peserta,” kata Burhanudin.

Selai itu Burhanudin juga mengatakan, ada oknum tim seleksi yang lain juga menelpon langsung dengan peserta seleksi KPU untuk meminta sejumlah uang agar yang bersangkutan diloloskan pada tahan tes wawancara. Bukti transaksi itupun mereka kantongi.

Selain itu mereka juga meminta agar penegak hukum menyelidiki persoalan penyuapan dan penyogokan tersebut. Jika ada anggota tim seleksi KPU yang terbukti meminta sejumlah uang atau pihak perserta yang berinisiatif melakukan suap, maka semua harus diproses hukun sesuai dengan aturan karena perbuatan tersebut masuk dalam kategori pemerasan dan gratifikasi.

Baca Juga  Sopir Angkot Kepung Kantor Dishub Kota Tangerang

Dalam tuntutan sikap yang diserahkan langsung kepada sekretaris KPU Provinsi Maluku, Burhanudin meminta KPU RI agar mengevaluasi kerja tim seleksi yang diduga sudah melakukan sejumlah pelanggaran tersebut. Demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penyelenggara pemilu, hasil seleksi KPU di enam Kabupaten itu dapat dibatalkan. ”Kita berharap proses pemilu berjalan bersih dan jujur di bumi Maluku. Namun, kalau proses seleksi komisioner seperti ini membuat banyak orang provinsi Maluku pesimis,” katanya.

Sekretaris KPU Maluku M Ali Masuku yang menerima para pangunjuk rasa di aula kantor KPU Provinsi Maluku berjanji akan menindaklanjuti laporan tersebut. ”Kami minta diberikan laporan beserta bukti-butinya. Hari ini juga kami akan teruskan ke KPU RI. Sementara mengenai hasilnya, itu tergantung dari keputusan KPU RI,” katanya.

Baca Juga  Tiga Mobil Milik Warga Kramat Terbakar

Menurut Ali, KPU Maluku pada prinsipnya mendukung agar proses seleksi calon anggota KPU di kabupaten/kota se-maluku berjalan dengan lancar dan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Namun, jika ada temuan dan laporan seperti ini, pihaknya wajib melaporkan kepada KPU RI sebagai pengambil keputusan tertinggi di lembaga penyelenggara teknis.

Diketahui, Saat ini tim seleksi sudah menghasilkan 10 nama calon komisioner di setiap kabupaten. Selanjutnya KPU akan memutuskan lima nama sebagai komisioner. Adapun enam kabupaten dimaksud pada zona satu adalah Kabupaten Buru, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, dan Maluku Tenggara Barat. ***Lee.

Bagaimana menurut Anda ?

komentar