• Kamis, 8 Desember 2022

Aung San Suu Kyi: Lunturnya Simbol Kebebasan Myanmar

- Senin, 20 Desember 2021 | 11:56 WIB
Aung San Suu Kyi
Aung San Suu Kyi

Aung San Suu Kyi: Lunturnya Simbol Kebebasan Myanmar Bunga Nisa Chaira (Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara FIA UI)   Bagi Aung San Suu Kyi, tokoh yang dianggap pejuang demokrasi Myanmar, perumpamaan hidup bukan putaran roda pedati. Bagi wanita yang dijuluki The Lady ini, hidup bagai berada di kursi roller coaster. Ia bisa melesat cepat menjadi orang yang dipuja dan terhormat. Di saat lain, terpuruk dan dihujat orang sedunia! Popularitas wanita yang lahir 19 Juni 1945 ini menaik saat Ia dengan alasan melawan penguasa menjalani tahanan rumah di Yangon sejak pemilihan umum tahun 1990 lalu. Dalam masa menjalani tahanan rumah itu, media asing gencar “menggoreng” berita tentang wanita yang mereka biasa sebut Miss Suu Kyi ini. Kala itu, media barat yang gandrung akan apa pun yang berbungkus demokrasi akan mengekspos besar-besaran semua yang terkait dengan itu. Saking konyolnya, di depan rumah yang jadi tempat penahanan Suu Kyi ada pos tempat fotografer dan kamerawan dari kantor berita mengambil gambar apa pun gerakan wanita itu. Tak sia-sia, upaya ini membuahkan Penghargaan Nobel Perdamaian atas perjuangannya dalam memajukan demokrasi di negaranya tanpa menggunakan kekerasan. Ironisnya, Nobel ini pula yang kemudian diminta ditarik oleh pendukung hak asasi manusia sedunia dengan alasan ketidakberpihakannya pada keadilan dan pembiaran pembantaian etnis Rohingya. Terinspirasi Martin Luther King dan Mahatma Gandhi, Suu Kyi memulai perlawanan damai sejak 1988. Beberapa kali menjalani tahanan tak membuat Suu Kyi gentar. Suu Kyi memang hadir saat rakyat Myanmar mendambakan pemimpin demokratis yang mampu melepaskan belenggu diktator militer dan membawa angin demokrasi ke negerinya. Ia menjadi simbol demokrasi, perdamaian, dan HAM yang telah didambakan oleh rakyat Myanmar sejak lama. Terbukti, bertemunya dua keinginan itu menjadikan Suu Kyi dan partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) resmi memenangkan pemilu pertama di Myanmar pada 2015. Kemenangan Suu Kyi dalam pemilu 2015 memberikan Ia kekuasaan, baik bersumber dari posisi, personal, maupun politik. Konstitusi melarang Suu Kyi menjadi presiden karena putranya menyandang status warga negara asing. Meski dekimian, Ia menyiasati konstitusi tersebut dengan meraih position power sebagai penasihat negara, yang kemudian dikenal secara luas sebagai pemimpin de facto Myanmar. Dilansir BBC, pada saat yang sama Ia juga menjabat sebagai menteri luar negeri. Bahkan pada praktiknya, Presiden Htin Kyaw justru menjadi bawahan Suu Kyi. Karisma dan kepiawaian Suu Kyi dalam menggerakkan perjuangan demokrasi Myanmar turut menumbuhkan personal power yang dikagumi banyak orang. Sejalan dengan hal ini, pemimpin wanita memang dipandang lebih efektif dalam posisi yang membutuhkan interpersonal skills yang kuat (Yukl, 2010). Demokrasi yang dibawa Suu Kyi juga berhasil mendorong tumbuhnya kepemimpinan partisipatif di Myanmar. Political power Suu Kyi pun tak kalah kuat sebagai pemimpin partai NLD yang merupakan simbol demokrasi dengan mengantongi dukungan banyak rakyat Myanmar. Sebagian besar keputusan penting di NLD pun tak terlepas dari campur tangan dirinya. Karismatik dan transformasional, dua hal yang menggambarkan kepemimpinan Suu Kyi. Karismanya mampu membangkitkan antusiasme dan komitmen rakyat Myanmar untuk sama-sama berjuang mewujudkan demokrasi. Ia juga tak takut mengorbankan diri demi mencapai tujuan demokrasi hingga beberapa kali terjerat hukuman tahanan rumah karena perlawanannya. Bertahun-tahun dalam belenggu diktator militer, kepemimpinan transformasional Suu Kyi berhasil mengubah status quo menuju demokrasi dan keadilan di Myanmar. Jika mengaitkan kepemimpinan dengan gender, faktanya hal ini sejalan dengan meta-analisis oleh Eagly, Johannesen-Schmidt, & Van Engen (2003), bahwa wanita lebih banyak menggunakan kepemimpin transformasional daripada pria. Ada kalanya pujian dan kekaguman pengikut menciptakan delusi akan kesempurnaan seorang pemimpin (Yukl, 2010). Hal ini terjadi pada kepemimpinan Suu Kyi. Citra dan karisma positif kepemimpinan Suu Kyi yang telah terbangun bertahun-tahun seketika luntur akibat sikap acuhnya atas krisis kemanusiaan Rohingya. Ia bungkam ketika 700 ribu etnis Rohingya terpaksa meninggalkan Rakhine akibat persekusi oleh militer Myanmar. Komunitas internasional tak lagi melihat Suu Kyi sebagai simbol kebebasan dan keadilan. Etika kepemimpinannya pun kian dipertanyakan. Yukl (2010) berpendapat bahwa pemimpin karismatik mungkin saja menyangkal permasalahan yang ada. Begitu pula dengan Suu Kyi. Sebagai peraih Nobel Perdamaian, Sang Nyonya malah bungkam atas krisis Rohingya dengan berbagai dalih pembelaan pribadi. Secara bersamaan, Ia tidak mengakui tuduhan genosida dari Pengadilan Internasional dan malah mewajarkan operasi militer sebagai tindakan yang sah terhadap teroris. Pembelaan Suu Kyi atas kekejaman militer tampaknya bertolak belakang dengan sejarah perlawanannya. Bukankah Suu Kyi juga pernah merasakan kekejaman militer dalam perjuangan panjangnya untuk demokrasi Myanmar? Tak bisa dipungkiri, Myanmar merupakan negara dengan keragaman etnis, agama, dan budaya. Pemimpin di sana tak bisa menutup mata atas krisis kemanusiaan yang menjerat minoritas muslim Rohingya di negara bagian Rakhine. Dilansir BBC, komunitas global bertambah kecewa dengan sikap komandan militer Jenderal Min Aung Hlaing yang secara terang-terangan menyatakan tidak simpati dengan Rohingya. Disinilah titik terang dibutuhkannya kembali peran kepemimpinan etis dan cross-cultural yang mampu menyatukan perbedaan dan keragaman di Burma. Keberanian Suu Kyi dinantikan untuk tidak membenarkan perlakuan militer terhadap Rohingya. The lady juga diharapkan mampu memanajemen konflik antara Budha Rakhine dan Rohingya agar krisis kemanusiaan ini berakhir. Entah mimpi ini dapat terwujud atau tidak, mengingat Suu Kyi kini digulingkan dari kekuasaannya lewat kudeta militer dan dijatuhkan hukuman dua tahun penjara. Bagaimana nasib Myanmar tanpa sang pejuang demokrasi? Akankah Negara Seribu Pagoda Emas ini kembali terbelenggu dalam kepemimpinan militer? Harapannya, akan muncul pejuang demokrasi lain yang dapat membawa keutuhan perdamaian dan keadilan di Myanmar. Apabila kedamaian Rohingya terwujud, Suu Kyi akan tetap pantas dipandang sebagai simbol kebebasan, keadilan, dan perdamaian di mata internasional (*)

Editor: Dewan Redaksi

Tags

Terkini

Reformasi Perpajakan untuk Kemandirian APBN

Rabu, 7 Desember 2022 | 19:54 WIB

Babak Baru Restorasi Alam: Pajak Karbon?

Selasa, 6 Desember 2022 | 21:01 WIB

Perencanaan dan Pengorganisasian Pesan-pesan Bisnis

Selasa, 1 November 2022 | 17:55 WIB

Pentingnya Perilaku Asertif di Lingkungan Organisasi

Selasa, 1 November 2022 | 14:35 WIB

Kondisi Keuangan Pasca Pandemi-19

Kamis, 2 Juni 2022 | 09:58 WIB

Catatan untuk Umrah Jamaah Indonesia Kini

Senin, 28 Februari 2022 | 17:43 WIB

Kecerdasan Anies Baswedan Memimpin DKI Jakarta

Jumat, 24 Desember 2021 | 13:56 WIB

Luhut Binsar Panjaitan: Bagaimana Ia Memimpin?

Kamis, 23 Desember 2021 | 22:34 WIB
X