• Jumat, 9 Desember 2022

Penyimpangan Etika dan Moralitas dalam Tindak Pidana Korupsi Nasional

- Minggu, 12 Desember 2021 | 20:33 WIB
Sumber:  Redaksi Solopos.com
Sumber: Redaksi Solopos.com

Penyimpangan Etika dan Moralitas dalam Tindak Pidana Korupsi Nasional Penulis : Ghossan Alqurnain, Kres Ancelno Fatahillah,Muhammad Rizqi Rabbani  (Mahasiswa Ilmu Administrasi Niaga FIA Universitas Indonesia).   Korupsi secara harfiah dapat diartikan sebagai sesuatu yang busuk, buruk, kejahatan ataupun suatu tindak penyimpangan. Kata korupsi berasal dari bahasa latin yaitu “corruptio” (Fockema Andrea : 1951). Dari kata inilah diadopsi dan dikembangkan oleh bahasa-bahasa lain seperti “corruption” dalam bahasa Inggris, kemudian “korupsi” dalam bahasa Indonesia dan banyak lainnya. Banyak hal yang menyebabkan tindak korupsi di Indonesia saat ini, dikatakan setidaknya ada empat faktor utama penyebab terjadinya korupsi di Indonesia menurut (ICW : 2000). Faktor pertama yang mendorong terjadinya tindakan korupsi adalah faktor politik. Negara dengan sistem politik yang lemah mendorong aktor-aktor publik untuk melakukan tindak korupsi. Selanjutnya, faktor hukum juga memiliki peranan penting dalam mencegah dan menangani tindak korupsi, hukum yang kuat dapat mencegah terjadinya tindak korupsi. Hukum untuk para koruptor yang berlaku di Indonesia masih kurang kuat, bisa kita lihat dari bagaimana para koruptor masih bisa bebas setelah melakukan korupsi. Ketika hukum untuk para koruptor lemah, aktor-aktor publik tidak akan takut untuk melakukan korupsi. Faktor berikutnya adalah faktor ekonomi, faktor ini salah satu faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan korupsi. Berikutnya faktor terakhir yang bisa mendorong tindak korupsi adalah faktor organisasi. Tata kelola organisasi yang buruk dapat membuat tindak korupsi semakin mudah untuk dilakukan. Kasus-kasus yang kita tahu dan menimbulkan pembahasan yang panjang seperti kasus Garuda Indonesia, kasus jiwasraya, hingga kasus hambalang bukan semata-mata terjadi begitu saja, kita dapat melihat dan menyimpulkan bahwa korupsi memiliki beberapa sebab terjadi, antara lain: 1. Niat dari individu atau kelompok pelaku korupsi. 2. Lingkungan yang minim pengawasan sehingga seakan memiliki banyak celah untuk korupsi 3. dan hukuman bagi tindak pidana korupsi yang tidak memiliki efek jera Hamdi Muluk, guru besar psikologi politik Universitas Indonesia mengatakan bahwa korupsi merupakan pelanggaran etika tertinggi yang dilakukan oleh pejabat. Dalam kasus korupsi nasional, etika dan moral yang dilanggar oleh pelaku korupsi begitu kompleks. Menyangkut etika pribadi pelaku, etika bermasyarakat, dan moral-moral yang berlaku di masyarakat/daerah. Ketika seseorang melakukan tindak pidana korupsi dimulai dari niat hingga melakukan korupsi, maka seseorang tersebut melanggar etika-etika diatas yaitu etika pribadi, etika bermasyarakat, dan moral-moral daerah. Korupsi nasional skalanya lebih besar dari merugikan perorangan, korupsi nasional merugikan negara secara umum khususnya rakyat. Dampak korupsi bagi negara tentu saja berupa kerugian baik dari kredibilitas pemerintah selaku regulator dan kerugian dari segi finansial negara. Pada semester 1 2021, negara sudah mengalami kerugian sebesar 26,83 Triliun (ICW, 2021). Begitu pula nama Indonesia di kancah internasional, investor dan kerjasama multilateral dapat terhambat baik batal maupun pengurangan nominal akibat maraknya kasus korupsi. Korupsi juga berdampak pada etika dan moral dari masyarakat yang ada di suatu negara. Dengan dibiarkannya praktik korupsi masyarakat akan menilai tindakan korupsi sebagai suatu hal biasa yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan kekayaaan. Apabila stigma tersebut mengakar kuat pada suatu bangsa, maka degredasi etika dan moral akan terjadi di suatu negara. Kasus korupsi yang belum lama terjadi di Indonesia adalah kasus korupsi bantuan sosial covid-19 oleh menteri sosial Juliari Batubara. Penyidik non-aktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Andre Dedy Nainggolan menyebut kasus suap kasus suap bantuan sosial (bansos) ini berpotensi merugikan negara sebesar 2 triliun. Dari kajian diatas terdapat beberapa saran yang dapat kami berikan kepada pembaca untuk menangani tindak korupsi di Indonesia. Aspek pertama adalah budaya, kita perlu menanamkan budaya anti korupsi yang kuat kepada masyarakat Indonesia. Bagaimana caranya? Cara termudah adalah membuat sosialisasi secara merata dan menyeluruh ke masyarakat Indonesia akan buruknya tindakan korupsi. Aspek penting kedua adalah pendidikan karena kesuksesan suatu bangsa tidak jauh dari pendidikan yang diberikan oleh negerinya. Ada baiknya apabila dari masa Sekolah Dasar (SD) pemerintah dapat mengajarkan pentingnya nilai dan moral. Sehingga para penerus bangsa tidak hanya memiliki pengetahuan yang tinggi saja, melainkan memiliki moral yang baik juga. Karena pengetahuan tanpa moral tidak akan bisa menciptakan sebuah kesejahteraan bagi masyarakat. Daftar Pustaka Sudiran, F. (2017). Mencegah Korupsi di Daerah Dengan Pengawalan Oleh Kejati. Legalitas, 2(1), 67-74. Ferdinand, G. R., Madallo, E., Palamba, R., Josua, R., Manajemen, J., Ekonomi, F., & Jaya, U. A. (2019). Etika Dalam Kehidupan Bermasyarakat. Miswardi, M., Nasfi, N., & Antoni, A. (2021). Etika, Moralitas Dan Penegak Hukum. Menara Ilmu, 15(2). Sihotang, G. A., Pujiyono, P., & Sa’adah, N. (2017). DISKRESI DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PUBLIK PADA PELAKSANAAN TUGAS DALAM SITUASI DARURAT. LAW REFORM, 13(1), 60-69. https://doi.org/10.14710/lr.v13i1.15951 Korupsi, T. P. B. P. A. (2011). Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian. Wiryawan, P. A., & Tjatrayasa, M. (2016). Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dan Pertanggungjawaban Pidananya. Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, 5(2).  

Editor: Dewan Redaksi

Tags

Terkini

Badan Usaha Tetap Tanpa Kehadiran Fisik Kena Pajak?

Jumat, 9 Desember 2022 | 06:56 WIB

Reformasi Perpajakan untuk Kemandirian APBN

Rabu, 7 Desember 2022 | 19:54 WIB

Babak Baru Restorasi Alam: Pajak Karbon?

Selasa, 6 Desember 2022 | 21:01 WIB

Perencanaan dan Pengorganisasian Pesan-pesan Bisnis

Selasa, 1 November 2022 | 17:55 WIB

Pentingnya Perilaku Asertif di Lingkungan Organisasi

Selasa, 1 November 2022 | 14:35 WIB

Kondisi Keuangan Pasca Pandemi-19

Kamis, 2 Juni 2022 | 09:58 WIB

Catatan untuk Umrah Jamaah Indonesia Kini

Senin, 28 Februari 2022 | 17:43 WIB
X