H. Sukamta, PhD anggota Komisi I DPR RI, mempertanyakan rencana Pemerintah RI membangun Pusat Data Nasional dengan Dana Asing, Kamis (30/07/2020) di Jakarta. Bahkan, Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mendorong percepatan pembiayaan Perancis untuk pembangunan Pusat Data Nasional di Indonesia. "Mengapa untuk bangun data center, yang merupakan infrastrukfur vital pemerintah, harus dengan dana asing? Semua data pemerintah akan ada dalam pusat data tersebut. Wajar timbul kekhawatiran apabila ada campur tangan asing di situ. Potensi penambangan data oleh asing menjadi semakin terbuka. Saya ingatkan pemerintah tentang kedaulatan data. Jangan sampai kedaulatan data kita tergadaikan nantinya", ujar Sukamta. Wakil Ketua Fraksi PKS ini menekankan perlu diperjelas skema kerjasama ini seperti apa. Apakah mereka ikut dalam spesifikasi teknis dan implementasinya? Jika ya, tentu ini sangat mengkhawatirkan ungkap Sukamta kepada wartawan melalui keterangan persnya di Gedung Parlemen. Sukamta juga menambahkan bahwa banyak pemain lokal yang kompeten. Di Indonesia sudah banyak pemain data center yang diakui global. Bahkan ada cloud computing provider global yang 'numpang' di data center lokal kita. Kita harus bisa mandiri. Bibit-bibit yang kompeten harus kita dukung. Jangan justru kita membesarkan kepentingan asing. "Di sini ada data center milik BUMN. Telkom membangun data center besar di Bekasi. Sepertinya aneh, kenapa kok Pemerintah justru membangun data center sendiri dengan campur tangan asing ya. Kita sepertinya menghadapi era industri 4.0 dengan setengah-setengah. Skema pendanaan dari asing ini buktinya, urusan yang sangat vital pun kita tidak berusaha untuk berdikari. Ini yang perlu kita perjelas, agar kedaulatan kita sekarang dan akan datang tetap terjaga secara utuh," harap senator dari Daerah Istimewa Yogyakarta.(sdk)