JAKARTA, CAKRAWALA.CO,- Tiga organisasi desa mendesak Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengganti Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar. Menurut mereka, Halim telah melemparkan bola panas melalui pernyataannya soal perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun.
Tiga organisasi tersebut adalah DPP Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), DPP Asosiasi Badan Pemusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS), dan DPN Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia (PPDI).
“Kami meminta kepada Presiden Joko Widodo yang memiliki hak prerogatif untuk mengevaluasi atau mengganti Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Bapak Halim Iskandar yang dalam pandangan kami telah membuat gaduh khususnya masa jabatan 9 tahun,” kata Wakil Ketua Apdesi Sunan Bukhari di Jakarta Selatan, Senin, 23 Januari 2023.
Tetap dukung revisi UU Desa
Sunan menjelaskan, gagasan perpanjangan masa jabatan 9 tahun bermula dari Abdul Halim Iskandar dan beberapa politikus lainnya. Kendati demikian, ia menegaskan sikap tiga organisasi desa ini mendukung revisi Undang-Undang Desa. Salah satunya ihwal perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun dan bisa dipilih 3 periode.
“Kami mendukung upaya revisi UU Desa, tapi itu harus terlaksana sebelum Pemilu. Sebelum masa kampanye. Kami merekomendasikan agar bukan lagi 9 tahun 2 periode, melainkan 9 tahun 3 periode,” kata dia.***
