Menanti Komisi I DPR Memilih Komisioner KPI Pusat

- Selasa, 24 Januari 2023 | 07:00 WIB
Searah jarum jam: Sudama Dipawikarta, Kabul Budiono, Imam Wahyudi dan Mimah Susanti (Ist)
Searah jarum jam: Sudama Dipawikarta, Kabul Budiono, Imam Wahyudi dan Mimah Susanti (Ist)

JAKARTA, CAKRAWALA.CO,- Komisi I DPR hari ini direncakan melakukan voting terhadap 27 calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat yang pekan lalu menjalani uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test. Voting atau pemilihan dengan suara terbanyak dilakukan untuk memilih 9 orang, untuk masa bakti 2023-2025.

Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya kesembilan orang diharapkan dapat mewakili beragama unsur masyarakat, industri, praktisi penyiaran, termasuk unsur wanita meskipun tidak wajib.

Dari 27 orang yang telah menyampaikan visi dan misinya, hampir semuanya menyoroti perlunya revisi UU Penyiaran Nomor 32 tahun 2002 karena tidak adaptif lagi dengan tuntutan teknologi penyiaran. Terutama banyak model penyiaran yang tidak hanya menggunakan frekuensi publik, tapi juga siaran melalui internet. 

Muhammad Sudama Dipawikarta, misalnya, selain menyoroti pengawasan isi siaran melalui teknologi juga melakukan kolaborasi yang diperkuat dengan berbagai kelompok masyarakat.

Betapa canggihnya teknologi, pengaduan masyarakat sangat diperlukan, seperti dilakukannya di KPID Jawa Barat dengan membentuk relawan isi siaran di sejumlah kampus, ormas dan desa. Namanya PIS Jabar, Pengawas Isi Siaran Jawa Barat. Kolaborasi dengan komponen masyarakat ini harus diperkuat, terlebih pasca Analog Switch Off akan banyak lembaga penyiaran yang memerlukan dukungan publik dan pengawasan, konten makin beragam, sehingga peningkatan literasi media menjadi penting.

Sudama yang saat ini masih sebagai Anggota KPID Jawa Barat juga pernah berkiprah di Lembaga Sensor Film, sutradara dan dosen jurnalistik. 

Jika dipilih sebagai komisioner KPI, Sudama menghendaki Komisi I DPR RI sebagai mitra strategis yang perlu dilibatkan dalam menyukseskan penyiaran. Ia juga menyoroti keadilan beriklan dalam di lembaga penyiaran saat Pemilu mendatang.

Sementara itu Imam Wahyudi, mantan Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia yang juga mantan Anggota Dewan Pers, menyampaikan pemikirannya bahwa adalah ketinggalan jaman jika melakukan pengawasan secara manual seperti yang dilakukan saat ini.

"Kedepan semuanya harus serba teknologi, pengawasan harus dengan aplikasi terlebih jika penyiaran over the top juga menjadi ranah KPI, maka teknologi pengawasan harus dilakukan. Biayanya murah dan mudah menjangkau semuanya. Transparan dan dapat dikontrol publik, responnya juga cepat," kata Imam Wahyudi.

Halaman:

Editor: Syaefurrahman Albanjary

Tags

Terkini

X