• Sabtu, 26 November 2022

Beberapa Pejabat Pemda Kulon Progo Terlibat Penyekapan dan Intimidasi Agung Pramono, Benarkah ?

- Jumat, 7 Oktober 2022 | 21:55 WIB
Agung Pramono, mengaku disekap dan diintimidasi sejumlah orang, diantaranya Kepala Sekolah SMA Negeri I Wates, Aris Suwasana dan Kasatpol PP Kulon Progo Drs. Sumiran dan Kepala Bidang Trantibum Alif Romdhoni, SSTP (foto ist)
Agung Pramono, mengaku disekap dan diintimidasi sejumlah orang, diantaranya Kepala Sekolah SMA Negeri I Wates, Aris Suwasana dan Kasatpol PP Kulon Progo Drs. Sumiran dan Kepala Bidang Trantibum Alif Romdhoni, SSTP (foto ist)

Kulon Progo, Cakrawala.co – Ketua Komite Sekolah SMA Negeri I Wates, Kulon Progo, Sarji, yang juga Sekretaris Dewan ( DPRD ) Kulon Progo disebut ada di tempat kejadian perkara ( TKP) saat berlangsung penyekapan dan intimidasi  Agung Pramono, seorang wali murid siswa SMA Negeri I Wates, Kulon Progo, di Kantor Satpol PP Pemda Kulon Progo, beberapa waktu lalu. “Ya,saya ada di situ, karena diminta datang. Suasana dialogis, Agung Pramono lebih banyak bicara, kami mendengarkan. Tidak ada istilah penyekapan atau intimidasi, semua berakhir saling jabat tangan, kok,” kata Sarji. Di TKP juga ada Kepala Sekolah SMA Negeri I Wates, Aris Suwasana beserta Wakil Kepala Sekolah Bidang Akedemik/Kurikulum, Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarpras, Bendahara SMAN 1 Wates, dari Paguyuban Ortu ( POT ) Nurhadi , Suhartono serta Ketua  Komite Sekolah SMA Negeri I Wates,  dan Kasatpol PP Kulon Progo Drs. Sumiran dan Kepala Bidang Trantibum Alif Romdhoni, SSTP. Namun Agung Pramono  tetap melaporkn kasus ini ke Direskrim Polda DIY, didampingi kuasa hukumnya LBH Yogyakarta. Agung Pramono menyebut penyekapan dan intimidasi terjadi  setelah ia melakukan aksi mempertanyakan kebijakan pengadaan seragam sekolah dan mencurigai adanya menyelewengan atas kebijakan tersebut. .Menurut Agung Pramono, penyekapan dan intimdasi, dilakukan sejumlah orang di Kantor Satpol PP Pemda Kulon Progo. Penyekapan dilakukan pada Kamis 29/09/2022 pukul 14.00 WIB di Jl. Sugiman No.12, Kemiri, Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta 55652. “Dugaan intimidasi dan penyekapan tersebut diawali saat, Agung Purnomo (korban) tiba-tiba dihubungi dan dimintai datang ke kantor Satpol-PP Kulon Progo, saat itu korban berpikir bahwa dia diundang untuk berkoordinasi terkait tugas kepegawaian. Tapi ternyata tidak. Korban pun mendatangi kantor Satpol-PP dan ternyata ada beberapa orang di dalam ruangan antara lain, pihak dari SMA N 1 Wates dan Satpol-PP Kulon Progo,” papar Wetub Toatubun, SH. dari LBH Yogyakarta. Dalam pertemuan yang berlangsung kurang lebih dua jam tersebut, dengan suasana yang tidak kondusif, korban merasa terintimidasi apalagi dengan posisi sendirian. Agung Pramono diancam karena dianggap telah membuat kegaduhan dan akan mencemarkan nama baik sekolah. Korban merasa disekap, karena pada saat korban tidak nyaman berada dalam ruangan dan meminta untuk pulang namun tidak diizinkan dan diancam tidak bisa keluar dari ruangan tersebut. “ Dengan demikian, kami menganggap bahwa, pihak sekolah tidak mampu menyelesaikan persoalan pengadaan seragam siswa secara transparan dan akuntabel. Kami menduga adanya penyalahgunaan jabatan untuk memanfaatkan dana  pengadaan seragam sekolah. Dasar dugaan tersebut tercermin dari pihak sekolah seakan-akan ketakutan akan adanya keterbukan tentang dana untuk pengadaan pakaian seragam,” ujarnya. “ Yang juga kami sesalkan, pihak Satpol-PP sebagai pihak lain, yang tidak ada hubungannya dengan persoalan tersebut, melakukan tindakan-tindakan arogan dengan cara-cara intimidatif terhadap korban,” lanjutnya. Menanggapi tuduhan penyekapan dan intimidasi tersebut Ketua Komite Sekolah SMA Negeri I Wates, Sarji, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Dewan ( DPRD) Kulon Progo menyatakan, hal tersebut sebagai tuduhan yang sangat keji dan tidak sesuai dengan realitas di lapangan. “Saya sih tidak ikut terlapor ke Direskrim Polda DIY. Saya memang ikut hadir dalam pertemuan tersebut. Namun pertemuan itu benar-benar mengalir, komunikasi mengalir enak, dan berakhir dengan saling bersalaman, bahkan kami berangkulan karena memang saling kenal dan kita sesama PNS di Pemda Kulon Progo. Sehingga peristiwa ini dilaporkan sebagai penyekapan dan intimidasi, sungguh keji bahkan tidak sesuai realitas di lap0angan,“ katanya. Ia menambahkan bahwa pertemuan di Kantor Satpol PP  tersebut dilakukan untuk sekedar melakukan klarifikasi antar pihak agar tidak berkembang kemana-mana dan tidak berimbas kepada suasana pembelajaran di SMA Negeri I Wates.
-
“Kasihan anak-anak kalau masalah ini berbuntut panjang, apalagi sampai ke ranah hukum. Sementara masalahnya bisa dirembug baik-baik jika memang keberatan dengan kebijakan pengadaan seragam sekolah. Saya harus mengatakan dengan tegas, bahwa tidak ada intimidasi yang dilakukan kepada pelapor yang juga sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispetaru) Kabupaten Kulon Progo,” katanya. Ia menegaskan, tidak ada istilah penyekapan, karena yang bersangkutan diundang dan datang sendiri lalu dilakukan klarifikasi antar pihak. Setelah klarifikasi selesai semua pulang dan saling tertawa saling bersalaman. “Saya bingung dengan laporan itu, bagian mana yang dianggap sebagai penyekapan dan intimidasi. Lha wong tidak ada paksaan, tidak ada bentakan, tidak ada tekanan apapun. Lha wong aturannya jelas, beli boleh tidak ya boleh, tidak ada paksaan,” jelasnya. Sarji mengatakan, bahwa selaku komite sekolah ia hanya ngeman anak-anak, karena kenyamanan mereka di sekolah itu juga tanggungjawab semua pihak termasuk wali siswa dan komite tentu saja. Sehingga dilakukannya rembugan, atau dialog, agar persoalan keberatan soal seragam sekolah ini tidak sampai ke mana-mana. “Kan bisa dilakukan dialog jika keberatan, dan memang aturannya jelas tidak ada paksaan. Lha ini masalah dialog belum usai, kok lapor polisi, ini ada apa. Sementara ini bisa dirembug secara internal, di sekolah, karena memang tidak ada yang menyebal dari aturan hukum,’ lanjutnya. Sarji menambahkan, bahwa istilah penyekapan dan intimidasi benar-benar tuduhan yang sangat keji. Karena dalam dialog tersebut justru pelapor berbicara sangat dominan. “ saya hadir di situ hanya ingin mendinginkan suasana, selaku komite berpesan, keberadaan anak-anak di sana itu tanggungjawab bersama, agar mereka mendapatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas, pendidikan yang bermutu, dengan didukung orang tua, sedang guru-guru biarkan fokus mengajar,” katanya. Dan suasana dialog saat itu, setelah selesai pelapor berpamitan salaing bersalaman dengan semua yang hadir terus keluar ruangan dan pulang. “Dimana sesion tidak boleh keluar ruangan ? Dimana ada intimidasi ? Wah ini benar-benar kelewatan. Mbok jangan begitulah.” katanya. Sementara Ketua Komisi V DPRD Kulon Progo, Muhtarom Asrori mengatakan, sebaiknya masalah ini diselesaikan di sekolah. Sehingga tidak sampai menganggu suasana pembelajaran. Apalagi harus berakhir di peradilan, karena kebuntuan dialog beralih ke jalur hukum. “Regulasi masalah seragam sekolah sudah jelas kok, tidak ada paksaan. Dan yang tidak mampu boleh tidak membeli, kalau mau bagus yang tidak mampu beli dibantu oleh pihak yang merasa mampu, agar tidak menimbulkan kesenjangan diantara anak-anak di sekolah,” katanya. Ia mengatakan, karena regulasinya jelas, jika ada yang kurang tepat segeralah dilakukan perbaikan, jika ada yang tidak tepat segeralah diluruskan. Ia juga yakin bahwa penerapan regulasi soal seragam sekolah memang dimana-mana masih belum sempurna, atau bahkan tidak tepat. Tetapi sejauh ini tidak menimbulkan huru – hara, karena sejatinya jika kembali pada aturan semua akan baik-baik saja. “ Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014 pasal 3 dan 4 dan SE Disdikpora DIY nomor 421/06537 tanggal 7 Juli 2022 tentang kebijakan seragam sekolah, kan jelas. Mari kita evaluasi, apakah ada unsur nakal atau tidak pada kebijakan seragam di sekolah tersebut. Jika ada segera pada prinsip prinsip dasar aturan tersebut, bahwa penyelenggara pendidikan tidak boleh memberatkan siapapun, utamanya siswa dan orang tua siswa,” katanya. (gon/j-2)  

Editor: redaksi jogja 2

Terkini

Korban Tewas Gempa Cianjur Tembus 300 orang Lebih

Jumat, 25 November 2022 | 21:54 WIB

5 Jenazah Korban Longsor Cianjur Kembali Ditemukan

Jumat, 25 November 2022 | 16:16 WIB
X