• Selasa, 6 Desember 2022

Terkait Gejolak Ganti Rugi Tanah Bendungan Bagong, Komisi I DPRD Trenggalek Gelar Hearing

- Jumat, 25 Februari 2022 | 23:13 WIB

TRENGGALEK CAKRAWALA.CO - Adanya gejolak warga Desa Sumurup Kecamatan Bendungan Jawa Timur, terkait masalah harga ganti rugi tanah pembangunan proyek bendungan yang terjadi akhir-akhir ini mendapat perhatian Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek . Guna mengetahui perkembangan yang terjadi dalam tahapan pengadaan tanah proyek bendungan itu, Komisi I lakukan hearing dengan pejabat Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas dan tim pengadaan tanah Bendungan Bagong. Ketua Komisi I DPRD Trenggalek, Alwi Burhanudin meminta penjelasan terkait polemik ganti rugi tanah proyek Bendungan Bagong, mengingat Komisi I hanya menjadi fasilitator antara masyarakat pemilik tanah dengan tim pengadaan lahan. "Sebelum kita hearing lagi dengan masyarakat, tadi kita uraikan masalahnya, apa yang kiranya bisa dipertemukan antara kepentingan masyarakat dengan tim pengadaan lahan," ungkap Alwi usai rapat di aula gedung DPRD Kabupaten Trenggalek, Jum'at (25/2/2022). Sebelumnya dijelaskan Alwi, dengar pendapat antara Komisi I dengan tim pengadaan tanah Bendungan Bagong hari ini karena sebelumnya telah dilakukan dengan warga terdampak Bendungan. "Mereka minta hearing lagi dengan agenda yang sama dengan tim pengadaan lahan karena waktu yang kemarin beberapa pihak tidak bisa hadir," ujarnya. Mengingat tahapan pengadaan tanah Bendungan Bagong sudah berjalan 2 tahun lebih sedangkan pihaknya baru 2 bulan duduk di kursi Komisi I maka minta diberikan waktu memantau lokasi terlebih dahulu dan selanjutnya akan dilakukan fasilitasi agar warga pemilik tanah bisa bertemu dengan tim pengadaan. "Saya di komisi I baru 2 bulan, sedangkan tahapannya sudah dimulai sejak tahun 2019 sampai 2020, untuk itu kita akan melihat lokasi dulu selanjutnya kita fasilitasi," jelasnya. Alwi menyebutkan, masyarakat terdampak mengeluhkan dengan harga ganti rugi yang tidak sama. "Berdasarkan hasil aduan tertulis dari masyarakat, harga tanah yang satu dengan lainnya, meski luasannya sama di lokasi berdampingan, tapi keluar harga tidak sama, itu proses penentuannya seperti apa," ujar Alwi. Namun pihaknya menyayangkan karena saat ini sudah sampai pengadilan untuk tahapan penitipan uang ganti rugi. "Tahapan-tahapannya sudah mau sampai di pengadilan, maka selanjutnya kita tunggu," tutup Alwi. (ag)

Editor: Redaksi Blitar

Tags

Terkini

Ferry Mursyidan Baldan Dimata Fachry Ali

Selasa, 6 Desember 2022 | 05:25 WIB
X