Madiun, Cakrawala.co - Dalam pengelolaan alat penerangan Jalan (APJ) atau Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten masih menyisakan persoalan-persoalan yang mengganggu kinerja dalam pelayanan publik.
Termasuk menjadi hambatan dalam percepatan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan menjadi ancaman atas keselamatan transportasi dan pejalan kaki. Disisi lain ada kesempatan atau peluang yang didukung regulasi serta kekuatan pembiayaan dari sumber pajak penerangan jalan yang dimiliki, belum dioptimalkan.
Pada acara market konsultasi yang dihadiri 84 peserta dari perwakilan badan usaha, Bupati Madiun Ahmad Dawami Ragil Saputro mengatakan, proyek KPBU pemasangan alat penerangan jalan ini untuk meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat pemerataan pembangunan.
-
Ilustrasi penerangan jalan umum
Tujuan utamanya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat supaya tidak menjadi ancaman keselamatan transportasi dan pejalan kaki. Salah satu solusi terkait percepatan pemenuhan pelayanan publik dalam pembangunan Alat Penerangan Jalan secara merata seluruh wilayah dan dalam waktu yang tidak lama, dengan mutu pelayanan yang lebih baik.
Bupati Madiun, yang akrab disapa Kaji Mbing ini menambahkan, dari sisi kebijakan, tugas Pemerintah Kabupaten Madiun memiliki tugas bagaimana mengentaskan kemiskinan. Menurutnya, ada dua hal yang saat ini tengah dilakukan, yakni bagaimana memberdayakan masyarakat dan bagaimana kita mendorong investasi. Artinya, bagaimana kita memberi kesempatan dan keamanan untuk berusaha dan berkembang.
"Di kabupaten madiun sampai hari ini dengan dua exit tol dan proyeksi selingkar wilis dapat menarik investor. Adalah bagaimana investasi di kabupaten madiun tidak terlalu tinggi tidak terlalu menelan biaya tinggi. Artinya ketika biayanya bisa terkendali, maka break event point (BEP) bisa segera tercapai sehingga UMR dari perusahaan tersebut kepada masyarakat di kabupaten madiun tentunya akan lebih bisa tercapai," kata Bupati.
-
Kepala Bappeda kabupaten madiun, Kurnia Aminulloh
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kabupaten madiun, Kurnia Aminulloh, memproyeksikan skema pemerintah dengan badan usaha dalam pemasangan alat penerangan jalan ini dengan total ruas jalan sepanjang 399,665 KM. Sedangkan kebutuhan minimum apa yang sebanyak 9.900 titik prioritas. Skema perhitungan t<span;>eknis maupun finansial kita baru mampu menghitung sepanjang 299 KM atau kurang lebih 7.400.
"Sehingga bagaimana nanti badan usaha bisa memberikan sebuah desain yang menarik kepada pemerintah daerah, dengan nilai AP maksimalnya Rp 20,8 Miliyar per tahun. Kemudian untuk titik minimal dengan standar spesifikasi jaringan yang kami tentukan di angka 7.400," kata Kurnia dalam paparannya.
Skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha KBPU sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 38 tahun 2015 tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. Dan peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, nomor 4 tahun 2015 tentang tata cara pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.
Dalam penentuan sasaran pembangunan APJ prioritas pada ruas jalan proyek KBPU, APJ, PJU di kabupaten madiun menggunakan beberapa parameter atau kriteria, diantaranya ruas jalan dalam upaya peningkatan keselamatan jalan atau rawan kecelakaan, ruas jalan di pusat-pusat pemerintahan, menuju fasilitas pendidikan dan ruas jalan di pusat-pusat kegiatan ekonomi maupun pariwisata serta ruas jalan yang menjadi koneksi atau penghubung antar wilayah. *(ADV/Ayu)
