Jiwasraya Gagal Bayar, Negara Rugi Rp13,7 Trilyun

- Rabu, 18 Desember 2019 | 20:28 WIB
Jaksa Agung jumpa pers (sdk)
Jaksa Agung jumpa pers (sdk)

Jakarta, Cakrawala.co – Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin menyatakan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dinilai Kejaksaan Agung RI telah gagal bayar klaim karena melakukan pelanggaran prinsip kehai-hatian dalam berinvestasi pada aset-aset dengan High Risk (resiko tinggi) untuk mengejar High Return (keuntungan tinggi). Pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah pertama menempatkan Saham sebanyak 22,4 % senilai Rp. 5,7 Triliun dari Aset Finansial. Dari jumlah tersebut, 5% dana ditempatkan pada saham perusahaan dengan kinerja baik (LQ 45) dan sebanyak 95% nya dana ditempatkan di saham yang berkinerja buruk. Pelanggaran kedua adalah dengan menempatkan Reksadana sebanyak 59,1 % senilai Rp. 14,9 Triliun dari Aset Finansial. Dari jumlah tersebut, 2% nya yang dikelola oleh manager investasi Indonesia dengan kinerja baik ( Top Tier Management ) dan 98% nya dikelola oleh manager investasi dengan kinerja buruk. “Akibatnya, PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) sampai dengan bulan Agustus 2019 menanggung potensi kerugian negara Rp. 13,7 Triliun dan diduga jumlahnya akan lebih dari itu”, ujar Sanitiar dalam jumpa pers di Jakarta, rabu 18/12/2019. Saat ini penyidikan sedang dilakukan oleh Kejaksaan Agung sebagai tindak lanjut dari laporan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M. Soemarno bernomor SR-789/MBU/ 10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 perihal Laporan Dugaan Fraud di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). Kemudian Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-23/F.2/Fd.2/12/2019 tanggal 17 Desember 2019. Upaya penyidikan agar dapat diperoleh fakta adanya kegiatan investasi yang melibatkan grup-grup tertentu (13 perusahaan) yang melanggar prinsip tata kelola perusahaan yang (good corporate governance). Yakni, terkait dengan pengelolaan dana yang berhasil dihimpun melalui program JS Saving Plan. Asuransi JS Saving Plan telah mengalami gagal bayar terhadap Klaim yang telah jatuh tempo sudah terprediksi oleh BPK-RI sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pengelolaan bisnis asuransi, investasi, pendapatan dan biaya operasional. (sdk).

Editor: Dewan Redaksi

Tags

Terkini

Pengembang Meikarta Lecehkan DPR

Kamis, 26 Januari 2023 | 09:19 WIB

Komisioner KPI Pusat Terpilih Kunjungi KPID Jabar

Rabu, 25 Januari 2023 | 19:59 WIB

Ini Dia Profil Komisioner KPI Pusat 2023-2025

Selasa, 24 Januari 2023 | 19:05 WIB
X