JAKARTA, CAKRAWALA.CO,- Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade kembali mengkritik Direksi PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) dalam hal rencana impor kereta bekas dri Jepang.
Andre menilai KCI tidak jujur terkait pengajuan impor kereta bekas. Sebab, kata Andre, impor kereta bekas disebut hanya untuk 2023, sedangkan dalam surat pengajuan impor dilakukan untuk 2023 dan 2024.
"Setelah saya temukan surat bahwa impor itu untuk 2023 dan 2024, itu nggak jujur dari awal, nggak jujur informasi yang diberikan dari awal. Di awal bilang impor hanya butuh untuk 2023, bocor surat ini bahwa impor untuk 2023 dan 2024. Padahal kalau bapak punya niat baik mungkin dengan segala keterpaksaan kita mungkin setuju 2023 impor, tapi kita masih punya waktu pak 2024 untuk retrofit karena pengerjaannya hanya 14 bulan dan ongkosnya hanya 40 persen dari beli KRL baru. tapi kan niatnya nggak ada, niatnya hanya mau impor kereta bekas umur 9 tahun dari Jepang," ujarnya.
Baca Juga: Direksi KCI Tak Punya Nasionalisme Jika Paksanakan Impor Kereta Bekas Ketimbang Utamakan Produk INKA
Pernyataan Andre dikemukakan menanggapi rencana impor kereta bekas dari Jepang untuk mengganti rangkaian yang harus dipensiunkan karena usia, sehingga tidak ada pelayanan masyarakat yang terganggu.
Namun demikian karena PT KCI dinilai tidak memiliki perencanaan yang baik, sehingga timbul silang pendapat, terlebih PT KCI dinilai menyembunyikan data yang mestinya terbuka kepada DPR.
Andre Rosiade pada Januari lalu juga menegaskan bahwa KCI lebih baik mengutamakan produk dalam negeri PT Inka, karena perusahaan itu memang diperuntukkan untuk keperluan dalam negeri dan bahkan sekarang sudah melayani negara lain.Dengan demikian rencana impor kereta bekas harus distop.
Baca Juga: Andre Rosiade Minta Pertamina Pastikan Solar Sumbar Aman
"Saya selaku anggota Komisi VI melihat, bahwa PT INKA (Persero) sudah berkembang menjadi perusahaan yang memproduksi, perkeretaapian kelas dunia. Karena selain memenuhi konsumsi dalam negeri, INKA juga sudah berhasil menjual produknya ke Filipina, Bangladesh, Kongo," tutur Andre dalam keterangannya, Kamis (7/1/2021). (Dbs/***)
