YOGYAKARTA,CAKRAWALA.CO- Menyusul keluarnya surat larangan kegiatan berbuka bersama bagi pejabat dan pegawai pemerintahan oleh Presiden Joko Widodo mendapatkan banyak tanggapan dari berbagai kalngan. Ketua umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir meminta pemerintah konistetn terhadap kebijakan - kebijakannya.
“Pemerintah seharusnya tidak tarik ulur dalam menerapkan kebijakan terkait pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Apalagi pada hal-hal yang sensitive,” kata Haedar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Jumat (24/3).
Haedar menambahkan Muhammadiyah sejak dulu selalu konsisten pada kesatuan kebijakan. Sehingga jika pemerintah mengeluarkan larangan berbuka bersama. Semestinya pada kegiatan dan klaim sebelum-sebelumnya juga ada larangan.
" Kemarin ada konser musik dengan jumlah massa sangat banyak mendapatkan izin dari pemerintah. Lalu ada acara-acara yang melibatkan massa tingkat tinggi di berbagai daerah bahkan skala nasional. Bahkan saat kondisi masih pandemi ada perhelatan di Mandalika berskala internasional yang luar biasanya massanya," terang Haedar.
Menurut Haedar dengan adanya kebijakan larang berbuka ini, menjadikan orang sekarang bertanya-tanya sejauh mana konsistensi pemerintah itu.
“Tidak masalah sebenarnya buka bersama dibatasi atau dilarang. Tetapi harus koheren dengan kebijakan lainnya,” jelasnya.
Haedar mempersilahkan pemerintah mengambil berbagai kebijakan tetapi dalam konteks akuntabilitas publik haruslah koheren, komprehensif dan objektif. Ini supaya tidak menimbulkan kesan kegiatan-kegiatan keagamaan kok dibatasi.
“Sementara pada saat yang sama kegiatan sosial, ekonomi dan pariwisata tidak dibatasi. Kalau memang pemerintah sudah memiliki data kuat yang menyatakan tidak berlakunya lagi PPKM, Haedar menyarankan pemerintah mengeluarkan kebijakan yang menyatakan selesai," pungkas Haedar. ( Sts)
