Anggota DPRD Jabar Kritik Ridwan Kamil, Mengapa Pakai Baju Kuning di Institusi Pendidikan

JAKARTA, CAKRAWALA.CO,- Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya mengatakan, di era sekarang, seorang pejabat publik harus kuat mental, apalagi bermain media sosial (medsos).

Gus Hadi menyatakan hal itu mengomentari kritikan seorang Guru Honorer di Cirebon yang akhirnya dipecat tidak boleh mengajar, setelah mengkritik Ridwan Kamil yang pakai baju kuning ketika di institusi penididkan, meski dilakukan secara daring.

Secara pribadi, Gus Ahad mengapresiasi langkah RK yang langsung memberikan klarifikasi di media sosial mengenai polemik ini. Namun, ia punya catatan penting yang menjadi kritik keras untuk Gubernur Jawa Barat tersebut yang membuat polemik ini mencuat.

Baca Juga: Misteri Pertemuan Mario Dandy dan Anastasia Amanda Tgl 20 januari 2023 di Sebuah Cafe di Kemang

Polemik ini sebetulnya berawal dari kritikan terhadap RK yang sedang hadir di institusi pendidikan. Meskipun kehadirannya secara daring, tapi RK kata dia, muncul dengan pakaian yang merupakan simbol salah satu partai politik.

"Karena tidak ada asap kalau enggak ada apinya. Kan ini dimulai ketika beliau berbaju parpol ada di institusi pendidikan, nah itu yang masalah asalnya di sana. Kalau enggak pakai baju parpol, enggak masalah sebetulnya, selesai urusan. Jadi yang kayak gini enggak perlu terjadi lagi," tuturnya.

Ia lalu mencontohkan bahwa setiap anggota DPRD Jabar tidak pernah datang ke institusi pendidikan dengan menggunakan seragam partai. Sebab menurutnya, institusi pendidikan merupakan wilayah yang netral untuk urusan politik.

Baca Juga: Dosa-dosa Sang Guru Honorer yang Dipecat Setelah Kritik Ridwan Kamil

"Kami menghormati pilihan Pak Gubernur berparpol apapun, itu kemerdekaan dan kami menghormati itu. Cuman ada batas-batas yang kami juga politisi-politisi tahu. Kami enggak akan petangtang-petenteng masuk ke institusi pendidikan dengan menggunakan baju partai. Ini kan semacam kode etik, terus juga sekolah itu institusi netral. Jadi saya menyoroti di situ," ungkapnya.

Gus Ahad pun meminta masalah ini tidak diperpanjang. Sebab menurutnya, masih banyak pekerjaan rumah (PR) untuk urusan pendidikan di Jawa Barat.*/dbs