• Senin, 25 September 2023

Ini Kata Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir Soal Maraknya Pejabat Pamer Kekayaan

- Selasa, 14 Maret 2023 | 19:26 WIB
Ketua umum PP MUhammadiyah Haedar Nashir saat memberikan sambutan dalam peringatan 1 Abad RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta, Selasa ( 14/3/2023) (Santoso)
Ketua umum PP MUhammadiyah Haedar Nashir saat memberikan sambutan dalam peringatan 1 Abad RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta, Selasa ( 14/3/2023) (Santoso)

YOGYAKARTA,CAKRAWALA.CO- Kekayaan pejabat yang dinilai diluar kewajaran sesuai jabatannya ditambah dengan kesan yang memamerkan kekayaannya hingga kini masih menjadi perbincangan dari sejumlah kalangan. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir pun buka suara mengkritik sikap para pejabat yang terkesan memamerkan kekayaan dan isu mengenai korupsi serta praktek pencucian uang yang diduga terjadi di beberapa kementerian maupun lembaga negara.

Haedar Nashir menyatakan sebagai pejabat negara yang seharusnya memberi teladan dan memastikan uang aman, faktanya malah terbalik. Mereka malah menjadikan jabatan sebagai alat memperkaya diri dan tidak bersesuaian dengan prinsip moral pemerintah serta usaha pemberantasan korupsi.

“ Hal ini menyangkut watak, budaya bagaimana kita hidup wajar dengan mengutamakan kejujuran serta kepercayaan. Yang kedua sistem, dimana negara dan perangkatnya memiliki mekanisme pengawasan agar pejabat tidak hidup di luar kewajaran,” terang Haedar Nashir usai menghadiri peringatan 1 Abad RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta di Sportorium UMY, Selasa ( 14/3/2023)

Bagi Haedar maraknya upaya memperkaya diri sendiri oleh pejabat eselon di tingkat bawah, sudah membuktikan sistem pengawasan negara dan perangkatnya longgar atau permisif.

" Diperlukan perbaikan menyeluruh baik mentalitas pejabat maupun sistem kontrolnya,” tegas Haedar

Menurut Haedar masyarakat juga harus menjadi kekuatan kekuatan yang mampu mendorong semakin banyak lahirnya para pemimpin dan pejabat negara yang betul-betul mengutamakan kepentingan masyarakat.

“Artinya masyarakat sendiri jangan permisif atau masyarakat sengaja membiarkan pejabat dan elite negeri yang karena ingin terpilih atau ingin jadi punya posisi lalu, mereka juga terlibat dalam berbagai transaksi politik transaksional khususnya Pemilu 2024,” pungkas Haedar. ( Sts )

Editor: Santoso.

Tags

Terkini

STIK Gelar Lomba Karya Tulis Ilmiah Berhadiah 75 juta

Sabtu, 16 September 2023 | 14:05 WIB

Detil Buku

Kamis, 14 September 2023 | 11:46 WIB

Buku Pedoman Pembuatan Akta-Akta

Kamis, 14 September 2023 | 07:26 WIB
X