Jakarta, CAKRAWALA.CO,- Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta menolak penerapan sistem jalan berbayar elektronik (Electronic Road Pricing/ERP) di Ibu Kota Jakarta.
Hal ini dinyatakan Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta/Wakil Ketua Fraksi PKS Ismail, di hadapan pengemudi ojek online (ojol) yang berunjuk rasa di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (25/1/2023).
Ismail mengamini apa yang dituntut para pengemudi ojol.ketika berunjuk rasa.
Para pengemudi ojol itu menolak penerapan ERP di Ibu Kota.
Semula Ismail hendak memberikan pernyataan sikap terkait penerapan ERP dari dalam Gedung DPRD DKI Jakarta.
"Menyambung pernyataan sikap Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta yang telah disampaikan beberapa hari lalu, bahwa Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta dengan tegas menolak (ERP)," ucap Ismail yang kemudian disambut dukungan dari massa aksi, seperti dilaporkan Kompas.com.
Menurut para pengemudi Ojol, mereka keberatan dengan jalan berbayar hanya karena untuk mengurangi kemacetan. Banyak pengojol mengeluh tarikan sepi dan tak tentu hasilnya, harus pula membayar.
Saat ini katanya adalah era menikmati jalan lebarvdan lancar, malah diharuskan bayar. "Jangan duit mulumlah," kata Warnasaya pengojol***
