• Sabtu, 26 November 2022

Disekap dan Diintimidasi di Kantor Satpol PP Kulon Progo, Agung Pramono Lapor ke Direskrim Polda DIY

- Jumat, 7 Oktober 2022 | 21:32 WIB

Kulon Progo, Cakrawala.co – Agung Pramono, seorang wali murid siswa SMA Negeri I Wates, Kulon Progo, Sabtu ( 1/10) melaporkan sejumlah orang ke Direskrim Polda Daerah Istimewa Yogyakarta ( DIY) didampingi kuasa hukumnya LBH Yogyakarta karena menjadi korban penyekapan dan intimidasi. Agung Pramono, mengaku disekap dan diintimidasi sejumlah orang, diantaranya Kepala Sekolah SMA Negeri I Wates, Aris Suwasana dan Ketua Komite Sekolah SMA Negeri I Wates, Sarji, Wakil Kepala Sekolah Bidang Akedemik/Kurikulum, Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarpras, Bendahara SMAN 1 Wates, dari Paguyuban Orang Tua ( POT ) Nurhadi, Suhartono serta Ketua  Komite Sekolah SMA Negeri I Wates, Sarji yang kebetulan menjabat Sekretaris Dewan Kulon Progo, dan Kasatpol PP Kulon Progo Drs. Sumiran dan Kepala Bidang Trantibum Alif Romdhoni, SSTP Agung Pramono, disekap dan diintimidasi setelah ia melakukan aksi protes mempertanyakan kebijakan pengadaan seragam sekolah yang kualitas bahannya tak sebanding dengam harganya yang mahal yakni hingga Rp 1,8 juta, serta mencurigai adanya menyelewengan atas kebijakan tersebut. Anehnya lagi, menurut Agung Pramono, penyekapan dan intimdasi, dilakukan sejumlah orang di Kantor Satpol PP Pemda Kulon Progo. Penyekapan dilakukan pada Kamis 29/09/2022 pukul 14.00 WIB di Jl. Sugiman No.12, Kemiri, Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta 55652, lembaga yang tidak kaitannya dengan kebijakan pembelian seragam sekolah. “Ini apa-apaan. Kewenangan Satpol PP apa ?” kata Agung Pramono saat konferensi pers di Kantor LBH Yogyakarta. Didampingi kuasa hukumnya dari LBH Yogyakarta,  Agung Pramono mengatakan intimidasi dan penyekapan tersebut diawali saat, ia tiba-tiba dihubungi dan dimintai datang ke kantor Satpol-PP Kulon Progo. Saat itu korban berpikir bahwa dia diundang untuk berkoordinasi terkait tugas kepegawaian. ( Karena Agung Pramono juga PNS di Lingkungan Pemda Kulon Progo, red ) . Korban pun mendatangi kantor Satpol-PP dan ternyata ada beberapa orang di dalam ruangan antara lain, pihak dari SMA N 1 Wates dan Satpol-PP Kulon Progo. Dalam pertemuan yang berlangsung kurang lebih dua jam tersebut, dengan suasana yang tidak kondusif, korban merasa terintimidasi apalagi dengan posisi sendirian. Agung Pramono diancam karena dianggap telah membuat kegaduhan dan akan mencemarkan nama baik sekolah. Korban merasa disekap, karena pada saat korban tidak nyaman berada dalam ruangan dan meminta untuk pulang namun tidak diizinkan dan diancam tidak bisa keluar dari ruangan tersebut. “Bahkan mereka menekan saya yang hanya sendirian dengan kata-kata kasar, dan sangat mengintimnidasi. Yang juga kami sesalkan, pihak Satpol-PP sebagai pihak lain, yang tidak ada hubungannya dengan persoalan tersebut, melakukan tindakan-tindakan arogan dengan cara-cara intimidatif terhadap korban,” lanjutnya.
-
Siaran Pers LBH Yogyakarta menyebutkan, peristiwa Ini menunjukan bahwa catatan merah penyelenggaraan pendidikan di DIY, menjadi miris ketika disandingkan dengan citra DIY yang dikenal sebagai kota Pendidikan. Atas adanya peristiwa tersebut kami dari LBH Yogyakarta bersikap: Mengecam segala bentuk tindakan dari pihak SMA N 1 Wates dan Satpol-PP yang menyudutkan wali murid dalam mencari keadilan dan transparansi pengadaan seragam. LBH Yogyakarta mendesak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY agar segera mengusut tuntas secara serius dugaan penyalahgunaan tentang pengadaan pakian seragam di SMA N 1 Wates, serta di lingkungan pendidikan se -DIY secara keseluruhan. Hentikan intimidasi terhadap orang tua wali maupun siswa. Wujudkan pendidikan yang ilmiah, inklusif dan demokratis. Menanggapi hal tersebut Kepala SMAN 1 Wates, Aris Suwasana menyatakan jika tidak ada intimidasi terhadap pelapor jual beli seragam bernama Agung Purnomo oleh sejumlah orang di Kantor Satpol PP Kulon Progo pada Kamis (29/9/2022) lalu. Aris Suwasana mengatakan, kedatangan dirinya beserta jajarannya dari SMA Negeri I Wates  dan beberapa orang pengurus Komite Sekolah SMA Negeri  I wates ke Kantor Satpol PP Kulon Progo dalam rangka ingin dimediasi dengan pihak yang ingin mengklarifikasi terkait jual beli seragam. Karena pada pertemuan pertama di sekolah terkait pengadaan seragam dengan orang tua siswa suasananya kurang kondusif. Sehingga, ia meminta agar Satpol PP melakukan mediasi. “Saya bukan mengintimidasi tapi ingin difasilitasi oleh Satpol PP, karena ada orang tua siswa yang  emosi gebrak meja saat dijelaskan soal kebijakan pengadaan seragam ini. Maka saya minta bantuan Satpol PP yang netral,” katanya. Pengadaan seragam ini dilakukan juga mengacu pada Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014 pasal 3 dan 4 dan SE Disdikpora DIY nomor 421/06537 tanggal 7 Juli 2022 tentang kebijakan seragam sekolah. Sehingga, ia menyerahkan pengadaan seragam ke orang tua siswa. Pengadaan seragam sekolah di SMAN 1 Wates dikoordinir oleh paguyuban orang tua (POT). “Kami menunjuk salah satu orang tua siswa. Akhirnya, mereka membentuk sebuah paguyuban yang dikoordinir orang tua siswa. Disampaikan bahwa pengadaan seragam disetujui atau tidak, dan semua setuju. Dari POT langsung mencari rekanan (pengadaan seragam),” jelas Aris. “Setelah dibagi tidak ada yang komplain. Seumpama dia (orang tua siswa) komplain tetap dikembalikan. Kami juga tidak memaksa mereka untuk memakai itu enggak,” imbuhnya. Bahkan, pihak sekolah memperbolehkan siswanya bisa memakai seragam kakak tingkatnya yang sudah lulus. “Jadi yang pesan silakan, untuk seragam OSIS, pramuka, identitas, boleh pesan 1, pesan 2, boleh tidak pesan sama sekali. Ada 10 yang tidak pesan seragam, bukti ada. Dan ada yang cuma pesan sebagian,” katanya. Sementara Kepala Satpol PP Kulon Progo, Sumiran membantah adanya intimidasi yang dilakukan kepada pelapor yang juga menjabat sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispetaru) Kabupaten Kulon Progo. “Tidak ada istilah penyekapan, yang bersangkutan diundang dan datang sendiri lalu kita lakukan klarifikasi antar pihak. Setelah klarifikasi selesai ya pulang, saling bersalaman, biasa. Itu klarifikasi,” tulisnya melalui pesan singkat. Sumiran menambahkan, bahkan pada waktu klarifikasi disediakan minuman dan masing-masing pihak diberi kesempatan bicara, komunikasi berjalan dua arah. Sedangkan Pol PP melakukan klarifikasi penggunaan istilah penyidik, karena menurut informasi pada pertemuan di SMA Negeri I Wates, yang bersangkutan mengaku sebagai penyidik. Penyidik apa ? Kalau PPNS iya, tapi sekupnya di ranah Tata Ruang bukan penyidik umum seperti Polri. “Sudah beberapa kali dia menggunakan istilah penyidik setiap ada urusan dengan pihak lain. Sedangkan sekretariat PPNS itu ada di Satpol PP,” tandasnya melalui pesan singkat. ( gon/j2)

Editor: redaksi jogja 2

Terkini

Pemda DIY akan Tindak Tegas Penyalahgunaan Izin Lahan

Kamis, 24 November 2022 | 20:50 WIB

Forum Konsultasi Publik Bahas RPJMD DIY 2022-2027

Kamis, 17 November 2022 | 05:52 WIB
X