• Selasa, 31 Januari 2023

Terkait OTT KPK Terhadap Hakim Agung Pakar Hukum ; Pengawasan Hakim Jangan Jeruk Makan Jeruk!

- Jumat, 30 September 2022 | 05:19 WIB
Pakar Hukum Tata Negara di Surabaya,  DR Hufron SH MH
Pakar Hukum Tata Negara di Surabaya, DR Hufron SH MH

SURABAYA, CAKRAWALA.CO - Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Hakim Agung terkait kasus suap dan pungli, dinilai pakar hukum tata negara , kasus tersebut tidak hanya fenomena gunung es. Melainkan sesuatu yang serius karena Hakim Agung adalah benteng terakhir keadilan. Karena itu, diperlukan pengawasan hakim, baik internal maupun eksternal yang bukan jeruk makan jeruk. Pakar Hukum Tata Negara di Surabaya, DR Hufron SH MH menyebutkan, kasus OTT Hakim Agung Sudrajad Dimiyati oleh KPK ini, bukan sekedar fenomena gunung es. Tetapi kasus ini sesuatu yang serius dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. “kenapa? karena sebenarnhya Mahkamah Agung adalah benteng terakhir keadilan. Bagaiamana tidak, benteng terakhir keadilan itu dirobohkan oleh Hakim Agung itu sendiri,” tegas Hufron. Karena itu, menurutnya, kasus ini harus menjadi pintu masuk untuk mengevaluasi terkait pengawasan hakim, baik yang bersifat internal maupun eksternal. “Pengawasan internal yang dilakukan pengawas muda hakim di MA menurut saya jangan jeruk makan jeruk,” tukasnya. “Tetapi Ketua MA bisa memilih di dewan pengawas hakim orang yang memiliki kapasitas dan integritas yang mempuni, sehingga jangan sampai yang mengawasi dan (hakim) yang diawasi setali tiga uang. Jadi dipilih hakim pengawas yang disegani . yang jika perlu ada pengawasan yang melekat,” tegas Hufron. “Jangan sampai selalu muncul, ada operasi OTT kpk baru mendengar ada hakimnya yang ditangkap. Seharusnya ma membangun suatu system pengawasan bersifat reluger dan berkala, bahkan bersfat mendadak terhadap kode etik dan prilaku hakim,” ujar dosen Hukum Tata Negara di Universitas 17 Agustus (Untag) Surabaya ini. Di sisi lain, imbuh Hufron, pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial (KY), harus diperluas kewenangannya. Tidak hanya memberi rekomendasi namun juga termasuk menjatuhkan sanksi sepanjang tidak berrkaitan dengan pemberhantian hakim. “Selama ini KY hanya diminta untuk rektrutkmen Hakim Agung, menurut saya perlu juga hakim baru di tingkat Pengadilan Negeri, hakim baru baru itu, poreses rekrutmennya adalah melalui KY, disamping proses promosi, mutasi dan rotasi . itu harus berbasis nilai kerja, akuntabilitas, integritas, dimana ada tim khusus yang mempertimbangkan soal integritas dan dedikasi,” terangnya. Menurutnya. untuk efek jera bagi para pejabat dan penegak hukum yang dinilai paham persoalan hukum harusnya diperberat hukumannya, dengan ditambah seper tiga hukumannya. Itu yang berlaku di Negara lain. “Bukan malah diperingan dengan dikurangi sepertiga hukuma masa tahanannya,” pungkasnya. (Mos)

Editor: Redaksi Jatim

Tags

Terkini

Dihantam Gelombang Masalah, Arema FC Terancam Bubar

Senin, 30 Januari 2023 | 12:13 WIB
X