TRENGGALEK CAKRAWALA.CO - Puluhan mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Trenggalek menggelar unjuk rasa aksi damai turun ke jalan menolak kenaikan harga BBM, Kamis (8/9/2022). Mereka menyuarakan aspirasi masyarakat dengan berjalan kaki mulai dari Tugu Garuda Alun-Alun di depan Kantor DPRD Trenggalek. Koordinator Aksi, Muhammad Sodiq Fauzi menyampaikan tuntutan yang disampaikan kepada wakil rakyat yang duduk di kursi DPRD Trenggalek. “Intinya, kami menolak kenaikan harga BBM serta mendesak pemerintah agar mengkaji ulang kebijakan tersebut,” ucapnya. Menurutnya, hal itu dirasa penting, mengingat angka kemiskinan akan bertambah dikarenakan daya beli masyarakat akan berkurang. Akibatnya, biaya produksi barang-barang akan berpotensi melambung. "Yang miskin lebih banyak menerima dampak negatifnya. Ini sangat tidak fair, karena ketika subsidi berlaku, data menunjukkan bahwasanya penikmat dari anggaran subsidi tersebut adalah mayoritas orang kaya,” tegas Fauzi. Selain menolak kenaikan harga BBM, GMNI turut menyampaikan tuntutan yang lain diantaranya, mendesak pemerintah untuk segera memperbaiki sistem pemberian BBM subsidi agar tepat sasaran. Menuntut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk tranparansi dan jujur terhadap serapan anggaran untuk Subsidi BBM sebesar Rp502 triliun. “Kami juga meminta pemerintah untuk melakukan politik strategis subsidi BBM demi mencegah terjadinya penyelewengan anggaran subsidi BBM,” imbuhnya. Kemudian, mendesak pemerintah untuk membentuk Satgas Pengawasan terkait penerimaan BBM bersubsidi dan mendorong pemerintah untuk percepatan transisi Energi Baru Terbarukan (EBT) melalui kebijakan pusat dan daerah. Sementara itu, Ketua DPRD Trenggalek, Samsul Anam mengucapkan terimakasih atas aspirasi yang disampaikan ke wakil rakyat. "Saya berterimakasih atas partisipasi adik-adik yang telah menyuarakan aspirasi atas keresahan masyarakat terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi. Kami siap untuk meneruskan aspirasi tersebut ke-pusat mengingat itu adalah kebijakan pemerintah pusat, karena saya juga bagian dari masyarakat," kata Samsul. Masih terang Politisi PKB ini, pihaknya mengaku siap untuk meneruskan aspirasi tersebut ke pusat. Mengingat itu adalah kebijakan dari pemerintah pusat. Dan dalam hal ini, ia juga merupakan bagian dari masyarakat. “Aspirasi ini akan kita sampaikan ke pemerintah pusat melalui DPRD. Atau mungkin dalam bentuk pembubuhan tanda tangan, sebagai bentuk dukungan agar nantinya tuntutan yang disampaikan ini bisa menjadi pertimbangan di pemerintah pusat,” jelasnya. (ag)
