BLITAR CAKRAWALA.CO - Setelah PANsar Murah sukses digelar di Surabaya oleh DPW PAN Jawa Timur, Wakil Bupati (Wabup) Blitar yang juga Wakil Ketua DPW PAN Jawa Timur mendorong agenda serupa bisa digelar di daerah lain seperti Blitar, Tuban, Bojonegoro, Jember dan Lumajang untuk wujudkan Jatim Basis PAN. Hal ini disampaikan Wabup Blitar, Rahmat Santoso usai menghadiri Launching PANsar Murah di Empire Palace, Surabaya didampingi pemiliknya, Gunawan Angkawijaya dan dibuka langsung oleh Ketua Umum (Ketum) PAN, Zulkifli Hasan, Sabtu (30/7/2022). “PANsar Murah ini digelar DPW PAN Jatim, sebagai bentuk kepedulian pada masyarakat kurang mampu,” ujar Wabup Rahmat, Minggu (31/7/2022). Kemudian lanjut dia, selain membantu masyarakat kurang mampu, PANsar murah ini juga bertujuan mendukung pemerintah menstabilkan harga bahan pokok, misalnya minyak dengan membeli sesuai harga yang ditetapkan pemerintah lalu dijual lagi dengan harga murah, setelah adanya subsidi dari partai. "Ini murni kegiatan partai. Demikian juga kehadiran Ketum PAN, Pak Zulhas bukan dalam kapasitas sebagai Menteri Perdagangan. Karena kegiatan ini digelar diluar jam kerja, serta tujuannya baik membantu masyarakat dan pemerintah,” tegas Wabup Rahmat. Wabup Rahmat menambahkan, PANsar murah merupakan agenda rutin partai yang dilaksanakan menyambut HUT PAN dan HUT Kemerdekaan RI. PANsar Murah menjual bahan pokok dengan harga jauh lebih murah dari pasaran, seperti minyak goreng, beras dan gula. “Di Surabaya kemarin dijual paket sembako seharga Rp 24.000 sesuai angka HUT PAN Tahun 2022 pada Agustus ini,” ungkapnya. Wabup Rahmat yang juga Pembina Dapil DPW PAN Jawa Timur ini ingin PANsar Murah bisa digelar di daerah lain di Jatim seperti Blitar, Tuban, Bojonegoro, Jember dan Lumajang. "Manfaatnya bisa dirasakan masyarakat, serta mendukung Jatim Basis PAN dan bisa dihadiri langsung oleh Ketum PAN Bang Zulhas,” tandasnya. Ditambahkannya pula, PANsar Murah murni menggunakan dana partai dan hasil dari partisipasi pengurus dan kader. "Jadi sama sekali tidak menggunakan dana pemerintah, apalagi dana dari Kementerian Perdagangan,” pungkasnya. (ek)
