• Minggu, 5 Februari 2023

Alokasi Subsidi Pupuk Za Dicabut, Asosiasi Dan Aktivis Petani Protes

- Sabtu, 16 Juli 2022 | 19:27 WIB
Ilustrasi petani menaburkan pupuk ke tanaman padi (foto: distan.buleleng)
Ilustrasi petani menaburkan pupuk ke tanaman padi (foto: distan.buleleng)

MADIUN,CAKRAWALA.CO - Menyusul dikeluarkannya kebijakan Peraturan Menteri Pertanian No.10 Tahun 2022, tentang tata cara penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk subsidi sektor pertanian. Mendapat tanggapan serius dari sejumlah asosiasi kelompok dan aktivis petani di Jawa Timur. Kebijakan Pemerintah yang mencabut alokasi subsidi pupuk Za ini, dinilai tidak berpihak kepada petani. Respon protes pun datang dari sejumlah asosiasi dan aktivis petani. Diantaranya dari Asosiasi Tebu Rakyat Jawa Timur (APTR JATIM), Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jawa Timur, Asosiasi Hortikultura Jawa Timur, dan Asosiasi Tembakau Jawa Timur. Protes ini muncul karena pupuk jenis Za saat ini menjadi salah satu kebutuhan utama bagi petani, untuk kesuburan dan daya tahan tanaman pertanian. Ketua Asosiasi Tebu Rakyat (APTR) Jawa Timur, Dwi Irianto mengaku prihatin atas kebijakan Permentan No.10 Tahun 2022 ini. Menurutnya pupuk Za yang selama ini disubsidi oleh Pemerintah sangat dibutuhkan bagi petani tebu.  Karena selama ini pupuk tersebut menjadi salah satu solusi bagi petani tebu untuk menjaga bobot dan rendemen tebu, ditengah harga gula yang dibatasi harga eceran tertinggi (HET). "Kebijakan ini semakin tidak berpihak kepada petani, jika subsidi pupuk Za dicabut maka petani akan mencari pupuk non subsidi deng harga 4 kali lipat (harga Za subsidi Rp 1700/kg sementara harga non subsidi kurang lebih Rp 7000/kg). dan  ini membuat biaya pokok produksi petani tebu akan sangat tinggi sementara hasil jual gulanya dibatasi dengan HET." kata Dwi Irianto. Sementara Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jawa Timur, melalui Wakil ketua yakni Suharno, mengatakan jika pihaknya tidak habis pikir dengan kebijakan mencabut subsisdi pupuk Za ditengah sulitnya para petani mendapatkan alokasi pupuk.  Dan ditengah serangan hama pertanian yang semakin mengganas terutama di wilayah Jawa Timur. "Kami tidak habis pikir dengan kebijakan Pemerintah mencabut subsidi Za. Saat ini saja dengan sulitnya mendapatkan pupuk subsidi dan sedikitnya alokasi hanya 30% - 50%, apalagi ada hilangnya pupuk subsidi organik, hama dan penyakit di wilayah kami di Jawa Timur sulit untuk dikendalikan. Mau dibawa kemana nasib petani?." Kata Suharno mewakili KTNA Jawa Timur. Ditempat yang berbeda Ketua Asosiasi Hortikultura Jawa Timur, Rudi Kriswanto menilai jika kebijakan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pertanian No.10 Tahun 2022 ini sangat kontrapoduktif, terutama kebijakan ini dikeluarkan ditengah bididaya tanaman hortikultura rentan terhadap pemakaian pupuk kimia. Apalagi pemerintah hanya bersubsidi 2 jenis pupuk yaitu urea dan NPK. Pihaknya juga berharap Pemerintah dapat mengkaji ulang kebijakan ini dan mengancam akan menggelar demo bersama para petani. "Kerusakan tanaman hortikultura di berbagai daerah sudah nampak di depan mata karena sulitnya pupuk. Tanaman hortikultura sangat membutuhkan pupuk NPK, Za, SP36 dan organik, jika subsidi Za dicabut maka petani tidak akan segan - segan untuk menggruduk gedung DPR RI." Tegas Rudi Kriswanto. Kebijakan ini juga mendapat respon keras dari Asosiasi Tembakau Jawa Timur. Fatkurrohman, Aktivis petani tembakau dari Madura mengatakan jika kebijakan ini merupakan pertanda kiamat bagi petani tembakau. Pihaknya berharap pemerintah dapat mengkaji ulang kebijakan ini. "Tembakau di Madura tidak butuh pupuk urea, yang dibutuhkan adalah pupuk NPK, ZA dan SP36. Jika subsidi Za dicabut maka pertanda kiamat bagi petani tembakau." Kata Fatkurrohman. (Ay)

Editor: Redaksi Jatim

Tags

Terkini

Gerindra "Murkah" Akan Perkarakan Satpol PP Sidoarjo

Kamis, 2 Februari 2023 | 17:05 WIB
X