Pertahankan Aset Desa, AKD Trenggalek Datangi DPRD

- Selasa, 12 April 2022 | 16:10 WIB

TRENGGALEK CAKRAWALA.CO - Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Trenggalek mendatangi kantor DPRD Trenggalek guna mencari titik terang agar aset desa tidak beralih menjadi aset Pemkab Trenggalek, Senin (11/4/2022). Kedatangan mereka diterima komisi II Dan IV DPRD Kabupaten Trenggalek. Turut hadir Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga bagian aset dan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek Doding Rahmadi mengatakan, kedatangan AKD ke DPRD dalam rangka mencari titik temu pengajuan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) untuk fasilitas umum di aset milik desa yang belum bersertifikat. "Tujuannya adalah untuk meluruskan dan mencari titik terang bahwa pengajuan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) terkait aset desa itu harus bersertifikat," ungkap Wakil Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, di aula DPRD Kabupaten Trenggalek. Berdasarkan fakta di lapangan, masih banyak fasilitas umum seperti sekolah dan pusat kesehatan yang berdiri di atas lahan milik Pemerintah Desa. Oleh karena itu, AKD meminta kejelasan dan pertanggungjawaban atas hak milik aset desa yang dikelola oleh Dinas Pendidikan serta dinas terkait. "Jadi di Dinas Pendidikan, saat ini ada sekitar 200 bangunan sekolah yang berdiri di tanah desa maupun tanah masyarakat. Sehingga, Pemerintah Desa berkeinginan asetnya tetap menjadi milik desa," jelas Puryono. Akan tetapi, menurut Politisi PDI P ini, dari ratusan calon sekolah yang akan menerima kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) harus ditangguhkan, karena status lahannya masih belum milik Pemerintah Daerah sedangkan di tahun 2022 ini, mempersyaratkan penerima DAK harus berstatus milik Pemerintah Daerah. "Kalau di masa kepemimpinan Kepala Desa terdahulu, sistemnya pinjam pakai. Akan tetapi, aturan yang tahun 2022 harus bersertifikat. Makanya nanti kita bersama Dinas Pendidikan dan Komisi IV akan mengawal ke pusat bagaimana sebenarnya mekanisme ini. Jangan sampai nanti gara gara administrasi yang dirugikan adalah rakyat kita," terang Doding. Sementara itu Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Trenggalek Puryono menyampaikan, pihaknya akan terus mempertahankan aset desa yang dipakai untuk fasilitas umum karena merupakan hak desa. "Kalau pun, seandainya aset desa ini harus disertifikatkan menjadi aset Pemkab, sampai kapanpun kami tidak boleh. Karena ini merupakan hak melekat di kewenangan desa kami, berdasarkan hak asal usul," katanya. Walaupun demikian, sambungnya, hal itu digunakan untuk fasilitas pendidikan. Makanya, Dinas terkait harus mempunyai cara lain, dengan tidak mensertifikatkan aset tersebut ke Pemerintah Daerah. "Dalam rapat tadi ada tawaran harus pakai surat keterangan pinjam pakai atau pinjam aset. Mungkin ini masih bisa diterima, yang penting kami tidak didorong untuk mensertifikatkan atas nama Pemkab. Jadi kami mempertahankan aset desa, itu saja," tegasnya. Disingung hasil rapat dengar pendapat kali ini, pria yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Karangturi Kecamatan Munjungan ini mengaku belum puas. "Hasil rapat kali ini kami merasa belum puas, karena masih mengambang. Tadi disebutkan jika hanya ada jaminan yang tidak masuk di SIPD, tidak mendapatkan DAK. Dan akan dijamin di APBD 2, sedangkan APBD 2, fiskalnya berat karena banyak refocusing dan lain lain," pungkas Puryono. Selanjutnya AKD akan menunggu keputusan dan akan ada mediasi dari Dikpora atau Dinas Kesehatan ke Kemendagri untuk merubah aturan. "Saya tidak akan berandai andai, jika langkah tersebut akan berhasil karena SIPD itu aturan baku. Dan kami tetap pesimis kalau itu bisa berhasil," tutupnya. (ag)

Editor: Redaksi Blitar

Tags

Terkini

X