TRENGGALEK CAKRAWALA.CO - DPRD Kabupaten Trenggalek terima kunjungan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Trenggalek dalam rangka persiapan dan penyusunan tahapan-tahapan pemilu 2024, bertempat di ruang kerja Ketua DPRD, Jum'at (14/1/2022). Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek Samsul Anam mengatakan, baru saja pihaknya menerima tamu dari Bawaslu bersama komisioner guna membangun sinergitas untuk persiapan pemilu 2024. "Hari ini kita audiensi bersama Bawaslu beserta komisionernya karena tahapan-tahapan itu kemungkinan akhir tahun 2022 sudah segera di mulai," katanya. Politisi PKB ini menyebutkan, kedatangan Bawaslu di DPRD karena Panitia Khusus (Pansus) sedang membahas terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) hibah penyelenggaraan pemilu. "Mereka menyampaikan pokok-pokok pikiran terkait dengan persiapan anggaran dan persiapan tahapan Pemilu tahun 2024," jelas Samsul. Namun katanya, penyusunan anggaran harus berpatokan pada prinsip efisiensi dan efektifitas dan betul-betul memberikan manfaat yang maksimal terhadap Pemilu dan pemilu 2024. "Bawaslu memberi gambaran anggaran yang diajukan kepada kami yaitu sekitar 18 milyar, akan tetapi kami tadi juga berdiskusi karena Pilkada di tahun 2024 nanti bersamaan dengan Pilgub. Oleh sebab itu harus dipilah-pilah komitmennya antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi Jawa Timur," tuturnya. Sedangkan dana cadangan yang diajukan dari penyelenggara, Samsul masih belum bisa memberikan gambaran pasti karena ada di Badan Musyawarah (Banmus) dan keputusannya juga belum tahu. "Nanti akan diputuskan Banmus dan tentunya pansus akan memanggil pihak-pihak terkait sebagai penyelenggara dan kemudian baru mengambil sebuah kebijakan," lanjut Samsul. Selain itu juga ada rencana kolaborasi memberikan edukasi tentang kepemiluan yang mana menurut penyelenggara Pemilu masih kurangnya pemahaman masyarakat dalam terkait regulasi yang baru terkait dengan hak dan kewajiban masyarakat dalam rangka menyikapi pemilu, baik pemilu legislatif dan pemilukada. "Harus ada kolaborasi bersama untuk memberi edukasi kepada masyarakat agar tidak terjadi pelanggaran pemilu sehingga dihasilkan sebuah pemimpin yang berkualitas," katanya. "Bagaimanapun juga, pemimpin yang berkualitas itu dilahirkan dari sebuah demokrasi yang berkualitas pula," tegas Samsul. "Walaupun dengan menggandeng DPRD, melalui kebijakan-kebijakan yang ada, tetap ada batasan tertentu karena DPRD juga menjadi bagian dari peserta pemilu di setiap episode lima tahunan," imbuh Samsul. Ia menambahkan, terkait rencana kolaborasi edukasi kepemiluan dengan Bawaslu, pihaknya mencontohkan saat DPRD melakukan kegiatan seperti reses ataupun kegiatan lainnya bisa mengajak Bawaslu untuk memberikan edukasi kepemiluan sehingga potensi pelanggaran bisa ditekan sejak dini, sehingga diharapkan pemilu bisa menghasilkan pemimpin yang berkualitas. "Bentuk edukasi yang diberikan kepada masyarakat, kalau nanti ada kegiatan dari DPRD mungkin terkait dengan diklat atau mungkin dalam rangka reses bertemu dengan masyarakat, artinya nanti Bawaslu siap menjadi narasumber terkait dengan regulasi dari pemilu maupun pilkada," tutup Samsul. (ag)