MADIUN, CAKRAWALA.CO-Sebagai tindak lanjut atas disampaikannya pandangan umum fraksi - fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Madiun, agenda rapat paripurna DPRD, kamis 10 oktober 2019 adalah jawaban Walikota Madiun atas pemandangan umum fraksi fraksi DPRD terhadap raperda tentang RPJMD 2019 - 2024. Dalam jawaban Walikota atas pertanyaan sejumlah fraksi DPRD yang meragukan akurasi data kemiskinan di Kota Madiun, Maidi menyatakan Pemerintah Kota Madiun tidak memiliki kewenangan melakukan penelitian atau pemetaan sendiri terhadap data kemiskinan, melainkan kewenangan Badan Pusat Statistik (BPS). Dijelaskan pada rapat paripurna sebelumnya, Angka kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut 4,51 persen penduduk di Kota Madiun masuk kategori miskin. Sedangkan berdasar data Kementerian Sosial (Kemensos) angka kemiskinan di Kota Madiun mencapai 11,3 persen dari total penduduk yang ada di Kota Madiun. Ditanya perihal perbedaan data kemiskinan antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Sosial (Kemensos) Walikota menjelaskan, sesuai peraturan perundang - undangan, acuan Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun adalah data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). "Secara keseluruhan pedoman pemkot adalah data dari BPS, sebagai lembaga yang diakui negara," kata Maidi. Maidi menambahkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam upaya memenuhi update data kemiskinan. Walikota menegaskan secara kewenangan, pihaknya tidak diperkenankan melakukan penghitungan data kemiskinan sendiri. "Pemkot akan mengkoordinasikan dengan BPS sebagai yang memiliki kewenangan. Dan kita akan mengoptimalkan SDM yang ada dan bekerja sama dengan pihak lain," pungkasnya. (Ayu/Win)