Kejati Jabar Endus Dugaan Korupsi BIJ, Aktivis FPPG Minta Penyidikan Transparan

- Selasa, 24 Januari 2023 | 08:32 WIB
Asep Nurjaman, Ketua FPPG  (janurm)
Asep Nurjaman, Ketua FPPG (janurm)

CAKRAWALA.CO -Garut ,- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat sudah mengendus adanya dugaan korupsi atau penyimpangan di BPR Intan Jabar  (BIJ) milik pemerintah Kabupaten Garut. Saat ini berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun pihak Kejati Jabar sedang mengusut kasus dugaan korupsi tersebut dengan indikasi kuat adanya penyimpangan dalam pemberian kredit dengan kerugian awal diperkirakan hingga Rp. 10 miliar.

Asisten Pidana Khusus Kejati Jawa Barat Riyono mengatakan pengusutan itu dilakukan setelah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor: Print-33/M.2/Fd.1/01/2023.

“Dugaan tindak pidana penyimpangan dalam pemberian kredit itu diduga terjadi dalam rentang waktu 2018 hingga 2021,” kata Riyono, baru baru ini.

Ketua Forum Pemuda Peduli Garut (FPPG), Asep Nurjaman merespon positif penyikapan pihak Kejati Jabar dalam menangani kasus tersebut.

Asep meminta Kejati Jabar agar transparan ke publik terkait hasil penyelidikan kasusnya.

"Tujuannya agar masyarakat tidak menilai Kejaksaan sebagai lembaga pemberantas  korupsi yang gagal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Apapun hasilnya harus transparan ke publik agar masyarakat juga mengetahui perkembangan kasusnya sudah sejauh mana. Kalau diam tidak jelas progresnya, maka banyak spekulasi negatif yang muncul di tengah-tengah masyarakat,” kata Asep Nurjaman, Selasa (24/1/2023)

Ia meminta penyelidik Kejati Jabar untuk dapat menuntaskan kasus tersebut dengan sebaik baiknya, dan meminta penyelidik agar konsisten dan komitmen dalam menuntaskan kasus dugaan korupsi Bank BIJ tersebut.

"Karena ini sudah jelas adanya unsur kerugian negara/ daerah. Bahwa memang persoalan yang terjadi di BIJ itu adalah masalah perbankan, akan tetapi perlu diingat bahwa BIJ itu adalah salah satu bank plat merah, sehingga prmasalahan perbankan yang terjadi itu hanya sekedar modus operandi yang berdampak pada terjadi nya kerugian negara/daerah. Karena apa? Karena di situ ada penyertaan modal yang bersumber dari dana APBD baik propinsi maupun kabupaten Garut, maka ini telak masuk ranah tindak pidana korupsi."paparnya.

Asep menegaskan, ada kesalaahn fatal yang dilakukan pihak BIJ Lewigoong misalnya,  dimana sertifikat nasabah yang dijaminkan hilang tak jelas kemana.

Halaman:

Editor: Janur M Bagus

Tags

Terkini

X