• Selasa, 6 Desember 2022

Ini Kata Kabag Pemkim Aceh Utara Soal Kisruh Tuha Peut Glumpang VII

- Rabu, 29 Agustus 2018 | 23:39 WIB
ACEH UTARA-CAKRAWALA.CO – Kabag Pemerintahan Mukim dan Gampong Kabupaten Aceh Utara mengatakan, persoalan Tuha Peut Gampong Glumpang VII Kecamatan Matangkuli Aceh Utara hingga saat ini pihaknya belum pernah melantik apalagi mengeluarkan SK pengangkatan mereka. Hal ini menangapi pemberitaan belum lama ini terkait legalitas Anggota Tuha Peut (Badan Permusyawaratan Desa) yang tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (RAPBG) Tahun 2018 yang dibubuhkan Geusyik (Kades) setempat bernama Usman, hingga berhasil mencairkan dana desa sampai tahap ke II pada tahun ini. “Benar, nama-nama Tuha Peut Gampong Glumpang Tujoh yang tertera dalam rancangan APBG ini belum pernah dilantik, jangankan dilantik diusulkan juga tidak ada,” ujar Safrizal, kepada cakrawala.co Rabu (29/8) diruang kerjanya. Menurutnya, sebelumnya Ia mengakui kalau ada berkas yang masuk terkait pengusulan untuk pelantikan Tuha Peut Gampong Glumpang Tujoh. Namun, karena belum lengkap tidak diproses", Kita juga telah menerima surat sanggahan dari warga gampong, jika keberadaan Tuha Peut tersebut tidak sah secara hukum, karena dipilih oleh geusyik tanpa ada musyawarah terlebih dulu dengan melibatkan aparatur desa dan dusun setempat, bahkan meminta Bupati untuk tidak melantik mereka", ujarnya mengutip point surat warga tersebut. Sambungnya, sementara kriteria perekrutan Tuha Peut Gampong sesuai Qanun 24 tahun 2009 menyebutkan, dalam perekrutan Tuha Peut tersebut harus dilaksanakan rapat dan kesepakatan terlebih dulu dengan perangkat Gampong yakni, pemandu adat, cendikiawan, tokoh yang ada di dusun-dusun, Cerdik pandai, perwakilan pemuda dan perwakilan perempuan. “Sementara legalitas dan masa kerja Tuha Peut Gampong, mulai berlaku setelah masa pelantikan,” pungkasnya. Seperti diberitakan sebelumnya, persoalan pemilihan angggota Tuha Peut Gampong Glumpang Tujoh (VII) Kecamatan Matang Kuli, Kabupaten Aceh Utara masih menuai persoalan, parahnya meski belum dilantik dan resmi sebagai anggota legeslatif tingkat, geusyik secara sepihak mencantumkan nama-nama mereka untuk proses pencairan dana desa tahun 2018 pada Juni 2018 lalu.Hal ini tentu sangat bertentangan dengan aturan hukum yang telah ditentukan. Dari keterangan masyarakat Gampong Glumpang VII Khairul Hadi menyebutkan, pada 11 Agustus 2018 lalu, dirinya pernah menjumpai Kasi Pemerintahan di Kecamatan Matangkuli atas nama Muhammmad untuk menanyakan apakah benar anggota Tuha Peut yang dipilih oleh geusyik Usman telah diusulkan untuk dilantik, “Hingga 11 Agustus 2018 saya datangi Kasi Pemerintahan gampong Kecamatan Matangkuli, menyebutkan Gampong Glumpang Tujoh belum mengajukan usulan pelantikan Tuha Peut,” ungkapnya seperti penuturab Kasi Pemerintahan Gampong. Sementara anggaran dana desa dicairkan dengan membubuh sejumlah tanda tangan Tuha Peut yang sudah ditetapkan tanpa musyawarah oleh Keuchik Gampong Glumpang Tujoh yaitu Usman.Adapun nama-nama Anggita Tuha Peut Versi usulan Geusyik ini yakni, M Nasir, M Isa, Sugiansyah, Murtala, Saifuddin Yunus, Asnawi dan Suriati. Padahal mereka belum dilaksanakan pelantikan dan belum memiliki SK. Diberitakan sebelumnya, Sejumlah aparatur Gampong Glumpang Tukoh (VII) Kecamatan Matang Kuli, Kabupaten Aceh Utara, meminta kepada Bupati Aceh Utara Muhammad Thaib agar tidak melantik atau mengesahkan pengangkatan Tuha Peut gampong setempat. Pasalnya, penetapan tuhapeut tersebut tidak adanya musyawarah terlebih dulu dengan tokoh masyarakat. “Kita meminta bupati tidak melantik Gampong Glumpang Tujoh, karena pemilihan anggota tersebut ditetapkan langsung oleh geuchik sendiri tanpa adanya musyawarah dengan masyarakat, dan tanpa mempertimbangkan keterwakilan dari dusun,” kata Anggota Bagian Kepemerintahan Gampong Glumpang Tujoh didampingi sejumlah Kepala Dusun. Tambahnya, menurut mereka, pemilihan tuha peut tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2003 tentang pemerintah gampong dalam Provinsi Aceh, dan sangat bertentangan dengan Pasal 40 ayat (1) Qanun Kabupaten Aceh Utara nomor 4 tahun 2009 tentang pemerintahan gampong.(MS)

Editor: Administrator

Tags

Terkini

Bareskrim Akan Periksa Keluarga Ismail Bolong Besok

Rabu, 30 November 2022 | 15:11 WIB

Jejak Ismail Bolong Masih Gelap

Selasa, 29 November 2022 | 11:50 WIB
X