• Selasa, 29 November 2022

Program Bantuan Disunat, Warga Lapor Kejaksaan Sidoarjo

- Selasa, 11 Juli 2017 | 16:49 WIB

SIDOARJO, CAKRAWALA.CO-Puluhan warga Desa Gamping Kec. Krian, melaporkan adanya dugaan penyelewengan dana program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (Jalin Matra) Provinsi Jatim 2016, yang diterima warga, diduga "disunat".

Warga yang lapor itu ditemui langsung oleh Kajari Sidoarjo H. Sunarto. Didepan Kajari Sidoarjo, warga menjelaskan. Saat penerimaan barang senilai Rp 2,5 juta setiap KK, dipotong oleh oknum desa senilai Rp 300 ribu dengan dalih untuk pajak.

"Dalam sosialisasi awal saat di desa, warga akan menerima uang tunai Rp 2,5 juta. Namun berubah dan realisasi, diterima Rp 2,2 juta dan dibelikan berupa barang," ujar Suwadi (65) salah satu warga yang mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Sidoarjo.

Warga Gamping yang menerima dana berbentuk barang untuk usaha itu sebanyak 240 KK dari golongan warga tidak mampu.

Tujuan puluhan warga Desa Gamping, ke Kejaksaan adalah yang pertama mengadukan apa benar Jalinmatra ada potongan hingga Rp 300 ribu, yang kedua pembelian barang tidak sesuai. Dan yang ketiga tidak transparan dalam pembelian barang tidak ada kwitansi.

Bukti Stiker JALINMATRA. (foto:rizal)

"Pernah saat warga menanyakan proses pencairan bantuan ke Pak Subandi (Kades Gamping). Terkait proses sosialisasi hingga pencairan berubah dari yang awalnya akan cair uang diganti barang. Serta kita tanya lagi soal bukti pembayaran pajak. Kita lalu ditegur oleh pak Kades dengan mengatakan jangan tanya aneh-aneh nanti kalo ada bantuan lagi tidak akan saya ikutkan," papar Sukoco (55) warga Desa Gamping.

Sementara itu, Kajari Sidoarjo H. M Sunarto menegaskan akan menindaklanjuti laporan warga ini. Warga yang melapor ini akan dimintai keterangan semuanya.

"Kami akan menelusuri program ini, realisasinya seperti apa, adakah modus dan lain sebagainya. Kalau benar apa yang dilaporkan warga, akan kami telusuri siapa pelakunya dan akan ditindak," ucap Kajari saat didampingi Kasi Pidsus Adi Harsanto dan Kasi Inteljen Andri Tri Wibowo.

Pemberantasan pungli ditingkat  warga berpenghasilan rendah yang menerima anggaran dana program pemerintah, harus diberantas. "Ini termasuk perintah Pak Presiden. Jangan sampai dana untuk warga miskin, diselewengkan, disunat, dikurangi dan dipotong dengan dalih apapun," tegasnya. (rizal)

Editor: Administrator

Tags

Terkini

X