Proyek Pengendali Banjir Seputar Bandara YIA Kulon Progo Menguji Kesabaran Warga Karangwuni

Kulon Progo, Cakrawala.co- Nasib hektaran lahan pertanian milik warga Blok 1, Kalurahan Karangwuni, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo, yang terurug lumpur proyek Kolam Pengendali Banjir sisi timur Bandara YIA, tak kunjung ada kejelasan.

Hektaran lahan sawah dan tegalan tersebut menurut keterangan sejumlah warga sudah dua tahun tidak bisa ditanami, karena kondisinya terurug sedimen lumpur, sampah dan bebatuan.

“Dua tahun lalu seluruh lahan tersebut memang sudah didata, oleh pihak proyek. Tetapi sampai sekarang tidak jelas. Diganti beli tidak, diganti rugi tidak, dikaruhke juga tidak. Ini maunya gemana, nggak jelas,” ujar Karwa, salah warga.

Karena merasa didata, maka ketika pihak proyek merusak tanggul Kali Banjaran yang selama ini menjadi akses jalan bagi warga dan petani, warga diam saja.

Bahkan ketika air dari Kali Banjaran terus menggelontor lahan ke lahan persawahan akibat tanggu dijebol, warga mengaku tidak masalah. Karena mereka optimis lahan mereka tersebut bakal ganti rugi oleh pihak proyek.

Demikian pun ketika dua tahun lahan itu terurug sedimen lumpur dan material lain, hingga tidak bisa ditanami warga juga tetap diam dengan harapan pihak proyek segera menjelaskan status lahan mereka yang hancur tersebut.

“Tetapi sampai sekarang pihak proyek dalam hal ini PT.Pembangunan Perumahan ( PP) Persero, Kementrian PUPR atau yang mewakilki di daerah juga tidak pernah ada penjelasan apapun, ” ujar Karwa.

Karwa mengaku, Jumat (27/1/2023) perwakilan wargga dipertemukan dengan PT. PP, BBWSO dan lembaga terkait lain di Kantor BBWSO Yogyakarta, namun lagi-lagi warga tidak mendapatkan kepastian.

Bahkan menurut Karwa, masalah ini baru akan dilaporkan ke Jakarta, termasuk pendataan ulang lahan sawah dan tegalan warga yang terkena dampak proyek tersebut.

“Ini gemana, semakin tidak jelas. Data yang dulu dibuat, ternyata tidak ada kelanjutan apraisal, lha kok baru sekarang akan dilaporkan dan dikoordinasikan dengan instansi terkait lain, ini piye,” katanya.

Padahal semua pihak tahu, lahan ini sudah dua tahun hancur tidak bisa ditanami,tidak bisa diolah karena akses jalan rusak, kondisinya penuh dengan sedimen lumpur dan berbagai material lain.

Karwa mengaku pertemuan kemarin warga juga didampingi Ketua DPRD Kulon Progo, Akhid Nuryati.

“Pembicaraan sangat alot, hingga  Bu Akhid Nuryati nampak agak marah, tetapi pihak proyek dan instansi terkait lain belum bisa memberi keputusan  apa-apa kecuali hanya akan melapor dan mengkoordinasikan dengan instansi terkait lain,” katanya.

Keinginan warga sebenarnya sederhanya, yakni ada kepastian, lahan mereka ini statusnya dibeli, diganti rugi, atau bagaimana. Karena warga sudah banyak mengalah, tidak neko-neko.