• Minggu, 29 Januari 2023

Sudah Diprotes Pengusaha, Semua Gubernur Tetap Bakal Umumkan UMP

- Senin, 28 November 2022 | 09:33 WIB
ilustrasi Pabrik
ilustrasi Pabrik

Cakrawala.co -- Pemerintah provinsi di seluruh Indonesia bakal mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 Senin ini (28/11). Meskipun hal ini mendapat protes dari pengusaha, diperkirakan kenaikan UMP akan mengacu ke aturan baru dari Kementerian Ketenagakerjaan.

Sekretaris Jenderal Kemenaker, Anwar Sanusi menyebutkan besaran UMP nantinya dihitung menggunakan formula baru melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum 2023.

Aturan baru dari Kemeneker pun tetap digunakan meski dihujani protes dari pengusaha dan buruh. Bahkan, sesama pengusaha juga ada perbedaan pendapat.

Secara prinsip, para pengusaha ngotot upah minimum Tahun 2023 harus dilandaskan formula perhitungan dari Undang-Undang Cipta Kerja dengan turunannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36/2021.

Sementara Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No 18/ 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.

Aturan baru tersebut menetapkan formulasi khusus penghitungan kenaikan upah minimum tahun 2023 dengan batas maksimal kenaikan 10%. Aturan baru ini malah membuat pengusaha tidak senang lantaran akan menaikkan kenaikan UMP lebih tinggi bila dibandingkan dengan PP No 36/2021.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Arsjad Rasjid telah mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan uji materiil Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18/ 2022 yang menetapkan kebijakan upah minimum 2023.

Mencari kepastian hukum

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bidang Ketenagakerjaan, Adi Mahfudz Wuhadji menyatakan bahwa alasan pertama dilakukannya uji materiil terhadap Permenaker Nomor 18/ 2022 merupakan sebagai upaya KADIN dalam menegakkan kepastian hukum di dalamnya.

"Pertama, tentu kepastian hukum. Sangat tidak mungkin kita memakai produk instrumen regulasi yang ada dualisme, yaitu PP 36/ 2021 dan Permenaker No 18/2022. Itu sangat tidak mungkin," ujar Adi Mahfudz kepada CNBC Indonesia, dikutip Ahad(27/11/2022).

Halaman:

Editor: Ingeu Indah Mutiara

Tags

Terkini

Indonesia Tidak Akan Terdampak Resesi Ekonomi

Rabu, 18 Januari 2023 | 08:23 WIB
X