Beranda PERISTIWA DPD RI DIY Soroti Rencana Pembangunan Pusat dan Daerah Tidak Singkron

DPD RI DIY Soroti Rencana Pembangunan Pusat dan Daerah Tidak Singkron

0
BERBAGI
DPD RI DIY Soroti Rencana Pembangunan Pusat dan Daerah Tidak Singkron - image  on https://www.cakrawala.co
Anggota DPR RI Asal daerah pemilihan DIY, foto Okta

JOGJAKARTA CAKRAWALA.CO ,- Program pembangunan nasional dengan daerah sering tidak sinkron. Hal ini dikarenakan Gubernur, bupati dan walikota yang terpilih dalam pilkada biasanya fokus realiaaasi pembangunan yang sesuai apa yang dijanjikan pada saat kampanye. Dampaknya, prioritas pembangunan nasional tidak selalu menjadi prioritas daerah.

“Diperlukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan agar apa yang menjadi prioritas nasional dan prioritas daerah terdefinisikan dengan baik,“ ujar Ir H Cholid Mahmud MT, anggota Komite IV DPD RI di sela sela diskusi Terbatas, Sinkronisasi dan Konsistensi Pelaksanaan RPJMD dengan RPJMN dan RPJPN 2005-2025 di Gedung Sekretariat Daerah DPD RI DIY Jalan Kusumanegara 133, Kamis, (08/11/2018).

Cholid Mahmud mengatakan, sejak reformasi, pemerintah Indonesia tidak lagi memiliki dokumen perencanaan pembangunan nasional yang tunggal sebagai acuan bersama perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

Baca Juga  BPOM dan Polres Dharmasraya Sumbar Razia Peredaran Obat PCC

“Kita punya problem, tidak setiap presiden yang terpilih mengacu RPJP karena memberikan tawaran yang lebih menarik saat kampanye. Di daerah gubernur juga menawarkan yang berbeda. Walikota juga. Secara sistem, RPJP tidak segaris dengan di daerah, terjadilah pergeseran hingga mengakibatkan distorsi,” ungkap Cholid.

Melalui diskusi kali ini DPD RI mencoba mencari titik temu supaya dapat meminimalisasi distorsi tersebut.

“Kita lihat titik kelemahannya lalu kita benahi,” kata dia.

Berbeda dengan era Orde Baru, pemerintah memiliki perencanaan pembangunan nasional yang tertuang dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang disahkan oleh lembaga tertinggi negara, MPR RI.

Baca Juga  ACT Akan Bangun 1.000 Hunian Rohingya di Bangladesh

Seiring dengan reformasi dan amandemen Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, lembaga negara tertinggi dihapuskan sehingga MPR, DPR, DPD, dan presiden memiliki posisi dan kedudukan sejajar.

MPR mempunyai kewenangan mengubah undang-undang dasar, melantik presiden dan menghentikan presiden dalam masa jabatannya. DPR RI dan DPD RI menjadi lembaga legislatif yang bertugas membuat undang-undang untuk dilaksanakan oleh presiden dengan persetujuannya dan mengawasi pelaksanaannya.

Cholid menambahkan perencanaan pembangunan nasional menjadi tugas presiden dalam masa jabatannya sebagai penjabaran visi dan misi presiden terpilih.

“Penjabaran visi dan misi presiden inilah menjadi salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional, khususnya RPJMN,” kata dia.

Setiap periode, presiden memiliki fokus perhatian yang berbeda. Hal ini juga memungkinkan terjadinya keterputusan fokus pembangunan.

Baca Juga  Eksepsi Setya Novanto Persoalkan Penghilangan Nama Politikus

Keberadaan Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dimaksudkan sebagai acuan perencanaan pembangunan nasional setiap periode presiden agar terjadi keberlangsungan perencanaan sehinggga target jangka penjang pembangunan nasional bisa tercapai setiap tahapannya.

Diskusi Terbatas yang diinisiasi anggota Komite IV DPD RI dari DIY ini digelar dalam rangka pengawasan pelaksanaan Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.

Bertindak sebagai narasumber Kepala Bappeda DIY Drs H Tavip Rayanto MSi serta akademisi UGM Prof Dr Purwo Santoso. Adapun peserta terdiri Kepala Bappeda Kabupaten/Kota, anggota DPR dan berbagai tokoh masyarakat di DIY.***(okta)

Bagaimana menurut Anda ?

komentar