Wakil Ketua DPRD DIY Menilai Keputusan Kraton Tepat Soal Jalan Tol

- Sabtu, 4 Februari 2023 | 09:24 WIB
Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana (Santoso)
Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana (Santoso)

YOGYAKARTA,CAKRAWALA.CO-Kebijakan Raja Kraton Yogyakart Sri Sultan Hamengku Buwono X tidak melepaskan kepemilikan Sultan Ground dan Tanah Kas Desa untuk proyek nasional jalan toll sudah tepat. Kami mendukung sepenuhnya kebijakan tersebut, karena pelaksanaan proyek nasional tidak terganggu sama sekali. Jalan toll tetap akan bisa dibangun diatas SG maupun TKD, hanya statusnya saja tidak kepemilikan tetapi sewa menyewa.

" Menurut saya sangat aman bagi pemerintah pusat menggunakan SG maupun TKD untuk jalan toll meskipun tidak dengan memiliki. SG dan TKD sudah diatur dengan undang undang keustimewaan DIY dan juga Perdais no 1 tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Dalam Perda tersebut SG bisa dimanfaatkan untuk 3 kepentingan, yaitu untuk pengembangan kebudayaan, sosial dan kesejahteraan masyarakat," jelas Huda Tri Yudiana dalam keterangan pers, Jumat (3/2/2023).

Menurut Huda selain itu pemanfaatan dan pengelolaannya berdasar hak asal usul, efektivitas pemerintahan dan kearifan lokal. Mekanisme pemanfaatannya juga sudah sangat jelas diatur. Memang ada mekanisme pelepasan untuk kepentingan umum, tapi itu akan sangat merepotkan, dan menurut saya merugikan masyarakat maupun desa.

" Penggunaan TKD dan SG tanpa mekanisme pelepasan menurut saya adalah wujud perlindungan terhadap kepentingan budaya dan kalurahan," ujarnya.

Adanya proyek jalan toll, imbuh Huda mesti membawa kemanfaatan lebih dan jangka panjang bagi masyarakat DIY, termasuk kepentingan kebudayaan kraton dan kalurahan/desa. Kalau beli putus kemanfaatannya akan kurang dan kalurahan akan sangat kesulitan mencari tanah pengganti, sebagaimana pelepasan TKD yang lalu lalu oleh pemkab pemkab.

" Biasanya uangnya hanya ditaruh rekening di bank bertahun tahun dan susah mencari pengganti senilai, kerena pelepasan TKD harus mencari tanah pengganti. Nilai uang di bank sudah pasti akan turun karena inflasi, smentara asset senilai sulit dicari, pasti rugi dalam hal ini," tandasnya.

Huda menambahkan jika sistem sewa dilakukan, tidak ada asset yang hilang dan mendapatkan biaya sewa tahunan yang bisa digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan kepentingan kebudayaan.

" Jangan lihat saat ini nilainya, tapi 10 atau 20 tahun mendatang, kebijakan ini baru akan terlihat manfaat nyatanya. Artinya kebijakan ini visioner untuk kepentingan desa dan kebudayaan. Pemerintah maupun pengelola jalan toll juga tidak perlu keuarkan uang besar di depan untuk pembelian, sementara proyek tetap berjalan," pungkas Huda. ( Sants )

 

Editor: Santoso.

Tags

Terkini

DIY Jadi Pilot Project Smart Province

Rabu, 1 Maret 2023 | 06:34 WIB
X