BLITAR CAKRAWALA.CO - Kapolres Blitar Kota AKBP Argowiyono, S.H., S.I.K., M.Si., menghadiri penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Kota Blitar dengan aparat penegak hukum dari Kepolisian Polres Blitar Kota dan kejaksaan negeri blitar di Gedung Kusumawicitro Kota Blitar, Senin (30/01/2023).
Pemerintah Kota Blitar menggandeng aparat penegak hukum untuk mendampingi pelaksanaan 10 proyek strategis yang akan dikerjakan pada 2023.
Kesepuluh proyek strategis tersebut yaitu, pembangunan SMPN 6, pembangunan Pasar Dimoro, pembangunan tahap dua Pasar Templek, pembangunan Puskesmas Sukorejo, pembangunan Mal Pelayanan Publik, dan pembangunan tahap pertama Alun-alun.
Kemudian juga pembangunan kantor Kelurahan Tlumpu, pembangunan kantor Kelurahan Sananwetan, pembangunan kantor Kelurahan Kepanjenlor, dan program beras sejahtera daerah (Rastrada).
Baca Juga: Warga Karangwuni Demo Blokade Areal Proyek Pengendali Banjir Seputar Bandara YIA Kulon Progo
Baca Juga: Berhasil Di Evakuasi, Jenazah Wanita Pendaki Gunung Lawu Langsung Dibawa ke Madiun
Hal itu disampaikan Wali Kota Blitar, Santoso usai melakukan penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama dengan aparat penegak hukum terkait pelaksanaan 10 proyek strategis pada 2023 di Balai Kusumo Wicitro, Kota Blitar, Senin (30/1/2023).
"Pemkot Blitar bersama Kajari Blitar dan Kapolres Blitar Kota menandatangani MoU dan perjanjian kerjasama terhadap pelaksanaan 10 proyek strategis di Kota Blitar pada 2023," kata Wali Kota Blitar, Santoso.
Santoso berharap, dengan penandatanganan MoU dan perjanjian kerjasama itu pelaksanaan 10 proyek strategis berjalan lancar.
Kejaksaan dan Polres akan ikut mendampingi tahapan pelaksanaan proyek mulai dari perencanaan, pekerjaan, sampai penyerahan pekerjaan kepada Pemkot Blitar.
"Mulai perencanaan, pelaksanaan, sampai penyerahan pekerjaan akan ada pendampingan dari aparat penegak hukum. Sehingga proses pembangunan bisa berjalan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku," ujarnya.
Baca Juga: Waduh! Tim Kuasa Hukum MSA Ajukan Praperadilan Soal Penetapan Tersangka oleh Polda Jatim
Dikatakan Santoso, pembangunan 10 proyek strategis itu ditargetkan selesai pada 2023 ini.
Seperti pembangunan Mal Pelayanan Publik yang harus selesai tahun ini. Sebab, pembangunan Mal Pelayanan Publik merupakan amanah dari Kemenpan RB sejak setahun lalu.
