Enam Desa Sekitar JIIPE Gresik Minta Transparansi Pengelolaan Limbah Smelter Freeport

- Kamis, 8 Desember 2022 | 21:58 WIB
Forum mediasi dengan warga sekitar JIIPE. Foto (Zen/cakrawala.co)
Forum mediasi dengan warga sekitar JIIPE. Foto (Zen/cakrawala.co)

CAKRAWALA.CO - Enam desa sekitar proyek PT Freeport Indonesia yang masuk ring 1 menuntut PT KSO (Kerja Sama Operasi) Yayasan Ta'mir Masjid Manyar (YATAMAM) agar transparan dalam mendistribusikan hasil pengelolaan limbah kontruksi non B3 berupa sampah besi. Sebab selama ini, pembagian hasil pengelolaan limbah proyek pembangunan smelter di kawasan Java Integrated Industrial Ports and Estate (JIIPE) dinilai belum sepenuhnya merata kepada 9 desa yang ditetapkan sebagai ring 1.

Padahal, jauh hari PT Freeport Indonesia (PTFI) telah mengumumkan 9 desa yang ditetapkan masuk ring 1 akan menjadi prioritas, baik dalam tenaga kerja, corporate social responsibility (CSR), maupun kemitraan lainnya. Kesembilan desa itu meliputi 5 desa di Kecamatan Manyar (Manyar Sidorukun, Manyarejo, Manyar Sidomukti, Karangrejo, dan Banyuwangi) dan 4 desa di Bungah (Bedanten, Tanjung Widoro, Kramat, dan Watuagung).

Tuntutan tersebut terungkap saat 5 kepala desa (Kades) beserta ketua BUMDes dan sejumlah tokoh perwakilan desa melakukan mediasi dengan perwakilan PT Freeport Indonesia bersama, jajaran pimpinan KSO YATAMAM, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) Wahana Edukasi Harapan Alam Semesta (WEHASTA), Rabu (7/12). Lima desa itu yakni Mengare komplek meliputi Tanjung Widoro, Kramat, Watuagung. Kemudian Desa Bedanten, dan Desa Karangrejo.

Baca Juga: Bos Besar Freeport Sebut 98% Karyawan Freeport Indonesia Warga Lokal

“Sebagai perwakilan warga, kalau toh pihak KSO yang sudah menjalin kesepakatan dengan PT Freeport untuk mendistribusikan sampah besi ya didistribusikan saja ke sembilan desa, karena itu sudah hak warga ring 1, jadi jangan mengatur desa, maka kasihkan saja ke desa, biar dikelola dan kita selaku pemerintah desa bersama BUMDes siap mempertanggungjawabkan,” kata Kepala Desa Tanjung Widoro Mengare, Nastain.

Nastain menyebut, tiga desa di Mengare komplek termasuk desanya selama ini tidak pernah dilibatkan dalam setiap pembahasan mengenai ketentuan dan mekanisme pendistribusian limbah kontruksi berupa sampah besi dari proyek smelter melalui KSO. Padahal seharusnya, 9 desa yang telah ditetapkan sebagai ring 1 memiliki hak yang sama.

“Kalau untuk mengatur pengembangan kemasyarakatan, BLK ataupun anak yatim, apa bedanya KSO dengan BUMDes, hanya saja kita tidak pernah diajak berbicara, padahal kita juga siap jika PT Freeport Indonesia untuk audit, laporan dan lain sebagainya, jadi menurut saya libatkan semua BUMDes karena kepentingannya jelas untuk masyarakat,” tegas dia.

Sementara Kepala Desa Kramat Taufik meminta PT KSO membagikan jatah hasil pengelolaan sampah besi limbah kontruksi proyek smelter kepada 9 desa secara transparan. Sebab jika tidak, akan menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat desa.

“Kalau tidak transparan nanti bahkan bisa menimbulkan fitnah di masyarakat, sebab masyarakat taunya sampah besi limbah kontruksi proyek freeport diberikan kepada 9 desa ring 1, nanti dikira diambil kepala desa dan perangkat saja, kalau seperti itu kita yang kena fitnah, padahal kita tidak tau dan tidak pernah diajak bicara,” ucapnya.

Untuk itu, dia tidak ingin ada selisih faham antara warga satu dengan lainnya. Maka dukungan penuh dari PT KSO untuk bisa transparan dan mengakomodir seluruh aspirasi 9 desa yang masuk ring 1 sangat diharapkan, agar situasi tetap aman dan kondusif tanpa ada permasalahan apapun.

Halaman:

Editor: Mohammad Zaini

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X