Ini Jawaban Wali Kota Tentang APBD 2023 di Paripurna DPRD Tanjungpinang

TANJUNGPINANG, CAKRAWALA.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang mengglar Rapat Paripurna penyampaian jawaban Wali Kota Tanjungpinang atas pandangan fraksi DPRD Tanjungpinang terhadap Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023, Senin (21/11/2022) bertempat d ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tanjungpinang.

Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua I Noviandri Fatir didampingi Wakil Ketua II Hendra Jaya dan dihadiri Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang Zulhidayat, Kepala OPD, Camat dan Lurah.

Dalam jawaban atas pandangan fraksi-faksi ini, Wali Kota Tanjungpinang, Rahma menyampaikan, penerimaan pembiayaan pada APBD diproyeksikan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.

Sambung dia, untuk perhitungan perkiraan besaran SILPA tahun anggaran 2022 memperhatikan perkiraan pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah, penerimaan pendapatan transfer baik berasal dari transfer pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, serta penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Menurut Rahma, besaran SILPA juga dipengaruhi oleh penghematan belanja baik itu melalui belanja operasi, belanja modal, sisa penggunaan belanja tidak terduga, sisa belanja lainnya, berupa sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dan sisa dana bos.

“Besaran SILPA juga turut dipengaruhi oleh koefisien harga yang terbentuk dalam SSH di dalam SIPD. Hal-hal inilah yang diprediksikan menyebabkan cukup tingginya proyeksi silpa pada tahun anggaran yang bersangkutan,” kata Rahma.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung program pengentasan kemiskinan, pengangguran dan pemulihan ekonomi masyarakat kota tanjungpinang, pada APBD 2023 telah disiapkan strategi-strategi kongkret.

"Diantaranya, melalui program-program pemberian bantuan sosial di dinas sosial, bantuan beasiswa/akses pendidikan di dinas pendidikan, pemberian jaminan kesehatan, penguatan sumber daya perempuan serta ekonomi perempuan, pemenuhan akses air bersih dan sanitasi serta fasilitas umum, pemenuhan rumah layak huni, serta pemenuhan pendistribusian logistik di dinas perdagangan dan perindustrian," tuturnya.