PALANGKA RAYA, CAKRAWALA.CO,– Kisruh rencana pelantikan Penjabat (Pj) Bupati Barito Selatan dan Penjabat (Pj) Bupati Kotawaringin Barat, berlangsung di Kalteng.
Masyarakat Peduli Pimpinan Putra Daerah (MP3D) menemui Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran. Pertemuan dilakukan di Aula Serbaguna Istana Isen Mulang, Selasa (23/5/2023).
Baca Juga: Disdukcapil Kalteng Buka Layanan Pendaftaran Indentitas Kependudukan Digital di Expo Kalteng 2023
Beberapa jam sebelumnya MP3D menyampaikan aspirasi secara damai di gerbang Kantor Gubernur Kalteng dalam rangka menyampaikan surat tuntutan rakyat yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri yang berisi penolakan terhadap penjabat bupati droping dari pusat.
Surat diterima langsung oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Katma F. Dirun untuk diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri.
Dalam pertemuan dengan Gubernur Kalteng, MP3D Kalteng, hadir serta beberapa aliansi masyarakat dayak dan organisasi diantaranya Masyarakat peduli Adat Budaya dan Pembangunan Kalteng, Ormas BMT, Serikat Hijau, KNPI Kalteng, dan beberapa perwakilan tokoh masyarakat.
Baca Juga: Diskominfosantik Provinsi Kalteng Turut Meriahkan Kalteng Expo Tahun 2023
Sementara itu, Gubernur Kalteng didampingi Anggota Forkopimda dan Sekretaris Daerah Prov. Kalteng H. Nuryakin, serta Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Keamanan dan Hukum Sang Made Mahendra Jaya.
MP3D Kalteng yang diwakili Wawan S. Gundik, Ingkit B.S. Djaper, Andreas Junaedy dan Adi A. Noor menyampaikan hal yang senada terkait penetapan Penjabat Bupati Barito Selatan Deddy Winarwan dan Penjabat Bupati Kotawaringin Barat Budi Santosa, yakni meminta Menteri Dalam Negeri membatalkan Keputusannya terkait penetapan penjabat dimaksud, dan mengakomodir mekanisme yang telah dilakukan yaitu melalui usulan yang disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Tengah, dan menetapkan putra daerah sebagai penjabat bupati di dua kabupaten tersebut.
“Semangat otonomi daerah telah ternodai dengan keputusan yang menggambarkan seakan kemampuan SDM di daerah sangat rendah, padahal kita memiliki potensi SDM yang cukup andal dan mampu menjadi penjabat bupati. Tuntutan ini jangan dimaknai primordialisme yang fanatik dengan rasa kedaerahan, tapi lebih kepada menjunjung tinggi kearifan lokal, dimana putra daerah lebih memahami kondisi daerahnya dalam segala aspek” ungkap salah satu perwakilan Ingkit B.S. Djaper dengan penuh semangat.
Sementara itu, Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran mengapresiasi langkah yang dilakukan MP3D dan aliansi masyarakat lainnya yang telah menyampaikan aspirasi dan tuntutan secara damai, tanpa melukai citra demokrasi yang menghalalkan perbedaan pendapat.
“Saya memahami perasaan saudara-saudara, luka kalian adalah luka yang sama saya rasakan sebagai Gubernur yang juga adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Saya bukan minta dihormati, tapi hendaknya pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri menghargai peran Gubernur di daerah. Koordinasi memang mudah diucapkan tapi sulit dilakukan, jika telah mengedepankan ego sektoral” ungkap Sugianto.
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa selaku wakil pemerintah pusat di daerah, ia harus tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat, namun disisi lain sebagai kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat, ia harus menyerap aspirasi rakyat dengan baik.
