CAKRAWALA.CO, KARIMUN - DPRD Kabupaten Karimun menggelar rapat paripurna di gedung dewan setempat, Selasa (07/3/2023). Di kesempatan tersebut, rapat paripuna membahas tentang rancangan peraturan daerah (raperda) pajak dan retribusi daerah yang bertujuan meningkatkan pendapatan daerah.
Sidang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Karimun, Hasanudin menyebutkan nantinya akan dihasilkan sebuah Peraturan Daerah (Perda), yang tujuannya untuk peningkatan daerah.
"Harapan kita, mudah-mudahan pemerintah daerah Kabupaten Karimun bersama DPRD dapat mendorong potensi PAD, melalui Ranperda retribusi dan pajak daerah, yang akan dijadikan Perda nantinya untuk peningkatan PAD," ujar Hasanudin usai memimpin sidang paripurna DPRD Karimun, Selasa (7/3/2023).

Menurutnya, ada satu hal yang jadi titik perhatian DPRD Kabupaten Karimun, yakni masalah parkiran yang memang selama ini sepertinya belum tertata rapi. Selain itu mengenai masalah persampahan yang harus jadi perhatian kita semua.
"Sampah sangat besar dampaknya ketika ini tidak bisa kita siapkan semua fasilitasnya, kemudian Kabupaten Karimun termasuk salah satu Kabupaten peraih Adipura, ini salah satu yang membanggakan bagi kita semua, karena kelihatan begini masalah sampah pun kita masih mendapat Adipura, dan tentunya kita akan mempertahankan ini dan kita harus meningkatkan pelayanan, terutama di beberapa sektor yang nantinya menjadi perhatian kita bersama," kata Hasanudin.

Permasalahan sampah lanjut dia, memang banyak dikeluhkan warga dalam menyampaikan aspirasi mereka, bahwa banyak sekali keluhan masyarakat, sehingga ke depan harus lebih konsentrasi untuk melakukan pelayanan, khususnya masalah sampah baik di Karimun maupun di Tanjung Batu.

"Jadi di Tanjung Batu, kita bicara armada sampah sangat dibutuhkan dan sebenarnya pemerintah harus betul-betul menyiapkan sarana dan prasarananya agar pelayanan sektor kebersihan bisa sesuai harapan masyarkat Kabupaten Karimun," katanya.

Kembali ke masalah perparkiran, Hasanudin menilai hal tersebut harus betul-betul memiliki manajemen yang jelas, karena menurutnya, saat ini masih semrawutnya pengelolaan perparkiran di sejumlah titik, baik di pelabuhan maupun di badan jalan. Sehingga diperlukan penertiban guna meningkatkan potensi pendapatan.

"Yang ketiga ini masalah air bersih di Tanjung Batu, terutama di daerah-daerah pesisir pantai. Ini memang masih disuarakan masyarakat agar pemerintah punya perhatian khusus, termasuk juga tiga sektor yang disebutkan tadi, tentu tidak mengabaikan sektor lain tapi ini menjadi prioritas kita, sebagaimana yang saya tekankan tadi, bahwa ini menjadi perhatian kita bersama," pungkasnya.