CAKRAWALA.CO - Garut ,- Mewakili Pengusaha Masyarakat Jasa Konstruksi (MPJK) Kabupaten Garut Cacan Cahyadi SH menyampaikan apresiasi dengan ditayangkannya beberapa paket lelang pekerjaan proyek pembangunan melalui Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Pemda Garut meskipun ada beberapa hal mengganjal bagi pihaknya.
Menurut Cacan yang juga menjabat ketua Bidang Hukum & HAM KNPI Kabupaten Garut mempertanyakan sebagian mekanisme lelang UKPBJ yang diduga masih kuat adanya intervensi pihak pihak tertentu yang mempengaruhi pada penentuan kemenangan lelang pada paket paket pekerjaan tersebut.
"Kami sangat mendukung dalam program pembangunan di kabupaten Garut yang sudah dilakukan bapak bupati, Kami juga sebagai masyarakat sangat berterima kasih atas hasil pembangunan yang cukup signifikan,"kata Cacan, Rabu (29/3/2023).
" Namun terkait dengan ditayangkannya lelang (tender) beberapa paket pekerjaan seperti pembangunan gedung kecamatan, kelurahan, Dinkes dan pembangunan gedung Kesbangpol ternyata dalam proses lelang paket pekerjaan tersebut di UKPBJ patut diduga khususnya Pokja Pokja pemilihan tidak melaksanakan proses yang lebih transparan ,kompetitif dan bebas dari KKN serta monopoli," papar Cacan Menyayangkan
Cacan menegaskan dugaan adanya monopoli dalam proses pemenangan pengadaan barang dan jasa dapat terlihat dari para pemenang lelang yang jatuh pada pengusaha itu itu saja.
"menurut Peraturan Presiden no 12 thn 2021 perubahan atas Perpres no 16 THN 2018,pengadaan barang dan jasa menerapkan prinsip :efesien,efektif,transparan,terbuka,bersaing,adil,akuntabel," tegasnya.
Sementara itu lanjut Cancan, Pokja Pokja di UKPBJ diduga sudah melakukan praktek monopoli terkait pengadaan barang dan jasa.
"Maka dari itu saya mengajak seluruh OKP dan Ormas juga Masyarakat Jasa Konstruksi di Garut untuk bisa mengawasi proses lelang tersebut sebagai upaya mendukung progam pembangunan pemerintah Garut,"imbuhnya.
Cacan yang juga Bendaraha Ormas 234 SC kabupaten Garut meminta peran APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) yang seharusnya lebih extra melakukan pengawasan melalui audit,reviw, pemantauan,dan evaluasi
"Agar tercipta proses pengadaan barang dan jasa yang baik dengan mutu pembanguan yang bebas dari KKN," tuturnya.
"Jika tidak ada perubahan mendasar dalam penyelenggaraan lelang paket Pekerjaan ini dan seterusnya, maka kami akan melaporkan dugaan dugaan penyalahgunaan kepada Aparat Penegak Hukum juga menggelar aksi aksi protes dengan turun kejalan,"imbuhnya
Sementara itu Kepala Bagian UKPBJ Pemda Garut belum dapat dihubungi terkait dengan keberatan pihak pengusaha lain dalam penyelenggaraan lelang paket pekerjaan tersebut.***
