CAKRAWALA.CO, KARIMUN - Bupati Karimun Aunur Rafiq menyerahkan 114 sertifikat tanah kepada masyarakat di gang Perdamaian, Kelurahan Sei Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Jumat (3/2/2023). Ratusan sertifikat tanah dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Karimun ini diserahkan langsung kepada warga di Gang Perdamaian.
“Alhamdulillah, setelah hampir 30 tahun akhirnya persoalan tanah di gang perdamaian ini terselesaikan dan kurang lebih 114 sertifikat tanah dapat kita serahkan hari ini. Pemerintah daerah sangat bersyukur sekali,” terangnya.
Bupati menyampaikan terbitnya sertifikat bagi warga tidak terlepas dari peran BPN Karimun dan pemerintah daerah yang secara berkelanjutan berupaya menyelesaikan persoalan tanah di Karimun, termasuk di gang perdamaian. Kemudian, khusus di gang perdamaian tidak terlepas dari peran organisasi PERPEKSI yang berperan aktif untuk membantu penyelesaian tanah warga tersebut.
“Pemerintah daerah dengan BPN terus berupaya dengan berkoordinasi terkait penyelesaian persoalan tanah yang yang cukup banyak di Karimun, sejauh ini sudah lumayan yang terselesaikan meski belum semuanya,” tuturnya.
Selain ia juga menyampaikan pemerintah daerah juga akan mendorong penyelesaian tanah di Karimun pada saat pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA Summit) 2023 yang mana Provinsi Kepulauan Riau akan menjadi tuan rumah. Bupati berharap Kabupaten Karimun nantinya ditunjuk sebagai tuan rumah pada acara tahunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tersebut.
“Sehingga nantinya seperti permasalahan tanah pemukiman warga yang masuk ke kawasan hutan lindung di Karimun yang sejauh ini sudah 200 hektar dari 2 ribu hektar yang sudah terselesaikan bisa kita dorong lagi untuk dilakukan pemutihan,” pungkasnya.
Sementara itu Kepala BPN Karimun Juanedi S Hutasoit mengungkapkan, penyerahan sertifikat sungai lakam barat 114, khusus RT 01 ada 94 secara simbolis sudah diserahkan enam sertifikasi ini yang cukup lama, selama 30 tahun lebih di daerah sungai lakam barat ini dan di Sungai Lakam Timur juga sama permasalahannya bidang tanah ini.
”Bekas PT Timah yang selama ini banyak oknum-oknum yang mengklaim dan setelah berkoordinasi dengan DPRD dan Pemkab Karimun ada solusinya untuk mendapatkan sertifikat oleh masyarakat dan bisa ditata ulang untuk bisa masuk kendaraan dilokasi tersebut. tinggal sedikit lagi yang belum diselesaikan, yang sudah selesai ada 90 persen dilokasi sungai lakam barat,” tegasnya.
Turut hadir acara tersebut Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim, Sekretaris Daerah Muhammad Firmansyah, Ketua Komisi I DPRD Sulfanow Putra, Ketua Perpeksi Muhd Effendi juga hadir dalam kegiatan penyerahan sertifikat tanah tersebut.
