Sugeng Pemerhati Politik : Ada Indikasi Penguasa di Desa Menekan KPU

SIDOARJO - Sugeng Budi Santoso pemerhati politik Sidoarjo mengatakan bahwa ia melihat ketimpangan politik yang dilakukan penguasa untuk menekan KPU. Sehingga terjadi penurunan paksa kepada Ketua PKK Wonoayu, Wienar Bagus Nurhendra untuk diganti.

Sugeng memberikan contoh tauladan seperti saat Pemilu 2019 semua masyarakat Indonesia mengetahui Jokowi head to head dengan Prabowo dalam Pilpres. Semua masyarakat di NKRI mengeahui siapa pemenangnya saat itu.

"Sebagai seorang Negarawan Pak Jokowi ketika selesai ajang Pilpres mengandengan Pak Prabowo masuk di dalam kabinetnya. Hal yang sama juga terjadi di Desa Semambung Kecamatan Wonoayu, Wienar Bagus Nurhendra dalam Pilkades medukung rival Kades Naning Andiar," Ungkap Sugeng.

Baca Juga: Gara-Gara Ini, Mosi Tidak Percaya Paguyuban Kades Kepada Penyelengara Pemilu 2024

Ap yang beda dengan contoh Jokowi VS Prabowo, perseteruan di Desa Semambung setelah selesai Pilkades masih hangat hingga saat ini. Sehingga ketika Wienar Bagus Nurhendra menjadi PPK komunikasi belum bisa cair. Padahal Kades Naning pihak pemenang.

"Seharusnya sebagai seorang Pemimpin bijak berbuat dan bijak dalam megambil sikap demi kelancaran Pemilu 2024. Buktinya apa, Desa lain di wilayah Kecamatan Wonoayu sudah terbentuk sekretarian PPS. Karena sebuah ego, sampai sekarang PPS di Desa Semambung belum terbentuk," Kata Sugeng

Masih kata Sugeng gondrong sapaan akrabnya “Konflik awal hanya karena Kades Semambung dengan pribadi Wienar Bagus Nurhendra, karena merupakan lawan politik di desa. Yang kedua, diduga Kades Naning suaminya gak lolos seleksi anggota PPS. Iniloh persoalannya kan gampang untuk menyelesaikan dan mencari solusinya. Bukan malah sepihak menurunkan Ketua PPK nya," tutupnya.

Baca Juga: Ketua PPK Wonoayu Buka-Bukan Terkait Dirinya Diturunkan Jabatan sebagai Ketua

Sebelumnya diberitakan, Ketua PPK Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Wienar Bagus Nurhendra secara tegas mengaku merasa dirugikan atas viralnya, manuver paguyuban Kades Wonoayu melayangkan mosi tidak percaya terhadap penyelengara pemilu 2024. Dia merasa menjadi korban atas ulah satu oknum Kades yang berhasil mempengarui paguyuban hingga KPU diduga mendesak ada perubahan Ketua PPK Wonoayu.

Menurut Hendra sapaan akrabnya, "Memang PPK pernah diundang oleh KPU. Namun undangan hanya sebatas klarifikasi untuk mencairkan masalah di Wonoayu. Tapi rapat itu bukan rapat pleno untuk pergantian Ketua PPK, jadi heran saya dengan pernyataan KPU,”tegas Wienar kepada, Kamis (23/3).

Oleh karena itu, ia akan mencari keadilan karena harga dirinya diinjak-injak seperti itu. Ia akan melawan KPU Sidoarjo atas ketidakadilan yang menimpanya.