WALHI dan Sylva Unkhair minta Gubernur Selamatkan Hutan Maluku Utara

- Selasa, 21 Maret 2023 | 12:16 WIB
Aksi Walhi dan Sylva Unkhair di depan kediaman Gubernur Maluku Utara (Istimewa)
Aksi Walhi dan Sylva Unkhair di depan kediaman Gubernur Maluku Utara (Istimewa)

CAKRAWALA.CO- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Maluku Utara (Malut) dan Sylva Unkhair menuntut Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba menyelamatkan Hutan Maluku Utara dari ancaman deforestasi.

Tuntuntan tersebut disampaikan dalam massa aksi pada momentum Hari Hutan dan Hari Air Sedunia, yang digelar di depan kediaman Gubernur Malut dan Land Mark Ternate, Selasa, Maret 2023.

Menager Kampanye Hutan dan Kebun WALHI Malut, Julfikar Sangaji mengatakan, kondisi tutupan hutan di Malut terus tergerus setiap waktu. Sebagaimana, merujuk pada analisis spasial tutupan lahan Global Forest Watch, pada tahun 2001, Maluku Utara memiliki 2.27 juta hektar hutan primer, yang membentangi 72 persen area lahannya kemudian pada tahun 2021, itu kehilangan 3.57 ribu hektar hutan primer, yang setara dengan emisi sebesar 2.97 metrik ton karbon dioksida.

Analisis spasial juga menunjukkan di tahun 2001 hingga 2021, Maluku Utara sudah kehilangan 268 ribu hektar tutupan pohon, yang setara dengan penurunan 8.7 persen tutupan pohon sejak tahun 2000, dan setara dengan 206 metrik ton emisi karbon dioksida.

"Kehilangan tutupan pohon di Hutan Pulau di Malut ini secara signifikan disebabkan atas aktivitas pertambangan, perkebunan dan loging, karena dalam satu dekade terkahir misalnya kawasan hutan Maluku Utara menjadi sasaran empuk aktivitas ekstraktif," ungkap Julfikar Sangaji.

Menurut Julfikar, geografis Malut yang hanya memiliki 24 persen wilayah daratan sedangkan 76 persen perairan. Tapi sangat disayangkan daratan yang begitu kecil semestinya bentang alam hutan harus dijaga, bila dikelola pun harus jauh dari dampak kerusakan ekologi yang ditimbulkan, bukan sebaliknya.


Hingga Maret 2023 ini, WALHI mencatat ada 146 usaha berbasis lahan yang menduduki daratan Maluku Utara. Untuk tambang ada 110 izin usaha serta 2 kawasan industri pengelolaan nikel, sedangkan perkebunan dan kehutanan mengoleksi 34 izin usaha.

"Semua usaha yang keluar dari tangan pemerintah ini mustahil tidak menciptakan deforestasi," sebutnya.

Penambangan nikel misalnya, tercacat ada 52 Izin Usaha dengan total luas konsesi 213.60 hektar yang saat ini tengah bergeliat menumbangkan pohon-pohon tanpa terkecuali membiarkannya untuk tetap tegak.

Senada Ketua Umum Sylva Unkhiar, Bahtiar S. Malawat memproyeksi laju deforestasi hutan yang kedepannya akan lebih gila lagi, hal tersebut karena ada proses penambangan dengan terus mengikuti luas garapan perusahaan penambang.

"Terutama penambang nikel ini kerena mereka akan lebih dulu melakukan pembersihan area dengan membabat habis tegakan hutan sebelum mereka harus mengeruk tanahnya," katanya. (*)


.

Editor: Ifan Gusti

Tags

Terkini

X