BLITAR CAKRAWALA.CO - Wakil Bupati Blitar, Rahmat Santoso menegaskan bahwa perbaikan Infrastruktur Jalan dan jembatan yang rusak di wilayah Blitar Selatan segera dilakukan seperti janjinya.
Kepastian tersebut setelah upaya Wabup Rahmat mendapatkan anggaran ke pusat disetujui oleh Presiden RI Joko Widodo dengan mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomer 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah yang diterbitkan pada hari Kamis, 16 Maret 2023 kemarin.
“Dengan begitu, merugi lah kalau kekeh (ngotot) ingin Pemekaran Wilayah. Kan sebentar lagi bakal terealisasi anggarannya, kalau itu yang menjadi alasan,” ujar Rahmat Santoso kepada wartawan usai menghadiri diskusi publik di RM Joglo, Kota Blitar, Jum'at (17/3/2023).
Baca Juga: Bagaimana Puasa Orang Terdahulu, Simak Kultum Siswa Madrasah Ini
Baca Juga: Rantang Runtung Jokowi dan Prabowo, Kode Keras atau Menguji
wabup blitar yang akrap disapa Pakde Rahmat ini lalu mengingatkan, Pemekaran Wilayah yang didorong oleh beberapa elit (pihak) dengan mengatasnamakan rakyat, menurutnya perlu dikaji ulang bersama-sama.
Sebab kata dia, konsekuensi Pemekaran Wilayah dari wilayah induk pada akhirnya bakal berdampak panjang bagi masyarakat. Dampak tersebut bisa membawa keuntungan ataupun sebaliknya.
"Terlepas dari pertimbangan untung-rugi, persyaratan administrasi juga perlu mendapatkan perhatian," ujarnya menambahkan.
Demi lebih dekat dengan masyarakat sekaligus membangun komunikasi, Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini pun bersedia berkantor di wilayah Blitar Selatan.
Baca Juga: Kades salamunasir Tewas Disuntik Mati, Foto-foto Mesra dengan Bidan Bohai Jadi Pemicunya
Baca Juga: Pijar Nusantara dan Media Blitar Raya Ngopi Bareng Wabup Rahmat dan Kapolres, Ini Poinnya
“Makanya, supaya kita bisa lebih dekat dengan masyarakat dan membangun komunikasi yang lebih baik, sekali waktu saya akan berkantor juga di wilayah selatan,” kata Pakde meyakinkan.
Termasuk, syarat-syarat yang berkenaan dengan syarat minimal wilayah, jumlah penduduk, serta infrastruktur penunjang pemerintahan bakal menjadi pertimbangan pemerintah pusat.
“Mulane gak usah kesusu lah. Wes to, 2024 meluo aku penak-penak,” kata Rahmat Santoso tersenyum. (ek)
